Sumenep, Jumat 8 Agustus 2025 | News Satu- Rencana pelaksanaan survei seismik 3D oleh PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) di perairan dangkal West Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menuai penolakan keras. Kali ini, penolakan datang dari Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) yang menilai proyek itu tak memiliki legitimasi sosial karena minim manfaat bagi masyarakat lokal.
Koordinator GPMS, Andi Kholis, menilai protes warga dan mahasiswa mencerminkan keresahan kolektif atas ketimpangan infrastruktur dan distribusi hasil eksplorasi migas di wilayah kepulauan tersebut.
“Jika negara belum bisa menjamin masyarakat Kangean menjadi penerima manfaat utama dari kekayaan alamnya sendiri, maka survei ini wajib dihentikan,” tegas Andi, Jumat (8/8/2025).
Ia menyoroti bahwa hasil eksploitasi migas di wilayah Kangean justru masuk sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov Jawa Timur, bukan langsung ke Kabupaten Sumenep sebagai wilayah terdampak.
“Warga hanya jadi penonton. Kalau sejak awal saja tak berpihak ke masyarakat, lebih baik dihentikan. Jangan korbankan masa depan rakyat demi segelintir elit dan investor,” ujarnya.
Sumenep Kaya Migas, Tapi Miskin
Andi juga mengkritik ironi bahwa Kabupaten Sumenep adalah daerah penghasil migas, tapi justru menempati peringkat ketiga termiskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Sumenep mencapai 206.000 jiwa lebih atau 18,53 persen dari total populasi.
“Kita ini lumbung migas, tapi malah miskin. Ini ironis. Lalu ke mana Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana CSR migas itu mengalir,” tanyanya.
Ia menilai pengelolaan DBH dan CSR oleh pemerintah daerah tidak transparan, sehingga tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang terdampak langsung oleh kegiatan migas.
CSR untuk Tugu Keris, Bukan Rakyat
Andi juga menyoroti penggunaan dana CSR dari perusahaan migas untuk pembangunan tugu keris miliaran rupiah di Sumenep, yang dinilainya tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan.
“CSR dari HCML, Medco, dan KEI justru dipakai bangun tugu keris. Apa manfaatnya bagi rakyat miskin? Saya khawatir ini hanya jadi bancakan anggaran saja,” kritiknya.
GPMS mendesak agar pemerintah pusat menghentikan rencana survei seismik KEI dan mengevaluasi total pengelolaan sumber daya alam di Sumenep. Mereka juga meminta DPRD Sumenep segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki aliran dana DBH dan CSR migas.
“Kami tidak anti investasi. Tapi rakyat harus diutamakan. Jangan sampai kami ini seperti ‘anak ayam mati di lumbung padi’,” pungkas Andi. (Roni)
Comment