Surabaya, Jumat 8 Mei 2026 | News Satu- Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyoroti masih sulitnya akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama akibat persoalan catatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Persoalan itu mencuat saat senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia tersebut melakukan kunjungan kerja ke kantor Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 di Surabaya.
Dalam pertemuan yang berlangsung bersama jajaran manajemen Bank Mandiri, Ning Lia menegaskan bahwa sektor UMKM membutuhkan dukungan konkret dari dunia perbankan, bukan sekadar akses modal, tetapi juga pendampingan usaha yang berkelanjutan.
“Kita ingin UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global. Karena itu, pembinaan dan akses pembiayaan harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil,” ujar Lia Istifhama, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan tersebut disambut langsung Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3, Muhammad Ashidiq Iswara atau Ossy, bersama jajaran manajemen lainnya.
Dalam dialog itu, Ning Lia memberikan perhatian serius terhadap program Rumah BUMN yang dinilai mampu menjadi motor penggerak penguatan UMKM melalui pelatihan keterampilan, digitalisasi pemasaran, hingga akses pembiayaan usaha.
Ia menilai Rumah BUMN tidak boleh hanya menjadi program formalitas, melainkan harus berkembang menjadi ekosistem pembinaan UMKM yang mampu mencetak pelaku usaha mandiri dan kompetitif.
“UMKM perlu didampingi sejak awal, diberi pelatihan, dibantu pemasaran digital, sampai benar-benar bisa menembus pasar ekspor,” tegasnya.
Sementara itu, Ossy menjelaskan Rumah BUMN di Jawa Timur saat ini telah hadir di Surabaya, Jember, dan Malang. Program tersebut menyediakan coworking space, pelatihan digital marketing, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga fasilitas promosi produk UMKM.
Namun di tengah penguatan program pembinaan tersebut, Ning Lia juga menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM, yakni sulitnya memperoleh kredit akibat status kolektibilitas dalam SLIK OJK, terutama bagi pelaku usaha yang pernah terjerat pinjaman online.
“Banyak UMKM sebenarnya potensial, tetapi gagal mendapatkan akses pembiayaan hanya karena persoalan SLIK. Padahal, tidak semua persoalan kredit itu murni kesalahan debitur,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bank Mandiri mengungkapkan adanya skema pembiayaan KUR Super Mikro yang dinilai lebih ramah bagi pelaku UMKM pemula. Program tersebut menawarkan plafon kredit hingga Rp10 juta dengan bunga ringan 3 persen efektif per tahun tanpa agunan tambahan.
“KUR Super Mikro ini memang dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil yang baru merintis agar lebih mudah memperoleh modal usaha,” jelas Ossy.
Meski demikian, Ning Lia tetap mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit tanpa agunan. Ia meminta perbankan tetap menjaga keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan manajemen risiko pembiayaan.
Menjawab hal tersebut, Bank Mandiri memastikan prinsip prudential banking tetap diterapkan melalui sistem pendampingan usaha kepada debitur agar usaha tetap sehat dan pembayaran kredit berjalan lancar.
Selain itu, Bank Mandiri juga menggandeng lembaga penjamin seperti Askrindo untuk memperkuat restrukturisasi kredit UMKM agar tetap berkelanjutan.
Pertemuan tersebut menegaskan dorongan kuat agar sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor perbankan terus diperkuat demi menciptakan UMKM yang mandiri, tangguh, dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. (Kiki)
