Surabaya, Kamis 9 April 2026 | News Satu- Sorotan terhadap ketidaktepatan distribusi LPG 3 kilogram di Jawa Timur kian menguat. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi subsidi, pemerintah daerah didesak memastikan LPG benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Menjawab tekanan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kilogram tingkat provinsi. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 yang diterbitkan pada Maret 2025.
Langkah ini mendapat dukungan dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama, yang menilai pembentukan tim sebagai upaya konkret menutup celah penyimpangan distribusi LPG subsidi.
“Distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran. Tidak boleh ada kebocoran atau penyalahgunaan,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).
Menurut Lia, kelompok seperti rumah tangga, pelaku UMKM, petani, hingga nelayan merupakan pihak yang paling bergantung pada LPG 3 kilogram dan harus menjadi prioritas penerima.
Tim koordinasi tersebut akan fokus memperketat pengawasan distribusi di lapangan, termasuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga. Selain itu, tim juga bertugas memastikan LPG subsidi tidak digunakan oleh sektor komersial yang tidak berhak.
“Tim ini menjadi garda depan untuk memastikan distribusi berjalan transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain sosialisasi kebijakan, tim juga melakukan evaluasi rutin terhadap distribusi dan penggunaan LPG.
Hasil pemantauan menunjukkan masih adanya penyimpangan penggunaan LPG subsidi oleh sektor seperti hotel, restoran, dan kafe.
Sementara itu, laporan kesulitan LPG sempat mencuat di wilayah Banyuwangi. Namun Lia menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok.
“Masalahnya ada pada distribusi, bukan pada ketersediaan,” pungkasnya.
Pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk mengatasi hambatan distribusi tersebut.
Pembentukan tim koordinasi ini menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola distribusi energi subsidi di Jawa Timur. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang terintegrasi, distribusi LPG 3 kilogram diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat kecil. (Kiki)