Surabaya, Senin 19 Januari 2026 | News Satu- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa digitalisasi sistem belanja pemerintah merupakan kebutuhan mendesak dalam mendorong reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, birokrasi tidak bisa terus bertahan dengan pola kerja lama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas anggaran.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujar Lia Istifhama, Senin (19/1/2026).
Lia menilai, penerapan sistem belanja digital tidak hanya berdampak pada perubahan teknis pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur pemerintah. Seluruh proses yang terdokumentasi secara digital, kata dia, akan mempersempit ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur.
“Ketika semua proses tercatat dan dapat dipantau, aparatur terdorong bekerja lebih tertib. Akuntabilitas bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” jelasnya.
Aktivis Prempuan NU ini menambahkan, sistem belanja digital justru memberikan kepastian dan kemudahan kerja bagi pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta organisasi perangkat daerah (OPD). Prosedur yang lebih sederhana dan transparan dinilai membuat pengelolaan belanja pemerintah lebih rapi dan mudah dievaluasi.
“Dengan sistem yang jelas, aparatur bisa bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur berbelit. Ini memberi kepastian sekaligus perlindungan dalam bekerja,” katanya.
Selain kesiapan sistem, Lia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan agar aparatur mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam proses perubahan.
“Transformasi digital tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Aparatur perlu pendampingan agar perubahan benar-benar berdampak,” tandasnya.
Lia mengakui bahwa perubahan sistem membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Namun, ia menegaskan bahwa kepemimpinan birokrasi memegang peranan kunci dalam memastikan keberhasilan digitalisasi belanja pemerintah.
“Keteladanan pimpinan sangat menentukan. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” tegasnya.
Menurut Lia Istifhama, digitalisasi belanja harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi jangka pendek. Dengan sistem yang transparan dan terukur, ia optimistis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah akan terus meningkat.
“Ketika birokrasi mampu beradaptasi, pelayanan publik akan membaik. Dari situ, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” pungkasnya. (Kiki)
