Surabaya, News Satu, Jumat 18 Juli 2025- Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Jawa Timur resmi diresmikan di Jalan Jemur Andayani, Siwalankerto, Surabaya, Jumat (18/7/2025). Gedung yang berdiri megah di atas lahan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjadi simbol baru konektivitas antara pusat dan daerah.
Peresmian kantor ini disambut positif oleh Anggota DPD RI asal Jatim, Dr. Lia Istifhama, yang menegaskan pentingnya kehadiran kantor sebagai laboratorium kebijakan dan simpul aspirasi rakyat.
“Ini bukan sekadar simbol kelembagaan, tapi ruang distribusi gagasan yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha,” kata Ning Lia sapaan akrab dari Lia Istifhama, Jumat (18/7/2025).
DPD RI, Jembatan Aspirasi & Penguatan Demokrasi Daerah
Sebagaimana diatur Pasal 22D UUD 1945, DPD RI berwenang dalam pembahasan, pertimbangan, dan pengajuan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, sumber daya alam, serta hubungan pusat-daerah.
Kantor DPD RI Jatim di Surabaya diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan nasional, seperti implementasi UU Kesehatan, UU Pendidikan, hingga desentralisasi fiskal.
“DPD harus jadi policy node yang memastikan Jatim mendapat tempat strategis dalam desain kebijakan nasional,” tegas Ning Lia.
Jatim Jadi Pilar Gerbang Nusantara, DPD RI Siap Kawal Kepentingan Daerah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut memberikan dukungan penuh atas peresmian kantor ini. Menurutnya, keberadaan kantor DPD di Jatim membuka ruang partisipasi masyarakat agar aspirasinya lebih mudah tersampaikan.
“Sebagai provinsi strategis, Jatim perlu kanal khusus dalam memperjuangkan aspirasinya di tingkat nasional,” kata Khofifah.
Dengan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara dan episentrum pembangunan nasional, Khofifah yakin DPD RI Jatim bisa menjadi penguat sinergi antara pusat dan daerah.
DPD RI Jatim, Mediator Aspirasi & Akselerator Pembangunan
Kepala Kantor DPD RI Jatim, Rony Suharso, berharap kehadiran kantor ini membawa perubahan nyata.
“DPD harus menjadi mediator kepentingan daerah dan membawa solusi bagi masyarakat Jatim,” tandasnya.
Dengan diresmikannya kantor ini, DPD RI Jatim tidak hanya menjadi ruang kerja legislatif, tetapi juga simbol partisipasi rakyat, penguatan demokrasi, dan akselerator kolaborasi antara pusat dan daerah. (Kiki)
Comment