HEADLINENASIONALNEWSNEWS SATUPEMERINTAHANSURABAYA

Ingatkan Keadilan Fiskal, Senator DPD RI Lia Istifhama Soroti Kenaikan PBB

×

Ingatkan Keadilan Fiskal, Senator DPD RI Lia Istifhama Soroti Kenaikan PBB

Sebarkan artikel ini
Ingatkan Keadilan Fiskal, Senator DPD RI Lia Istifhama Soroti Kenaikan PBB
Ingatkan Keadilan Fiskal, Senator DPD RI Lia Istifhama Soroti Kenaikan PBB

Surabaya, Rabu 20 Agustus 2025 | News Satu- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang drastis di sejumlah daerah menuai sorotan tajam publik. Kebijakan itu dinilai memberatkan masyarakat kecil sekaligus berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, angkat bicara terkait fenomena tersebut. Ia menegaskan bahwa PBB bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan menyangkut konsep keadilan ekonomi daerah.

“Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal trust. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” kata Lia, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, kenaikan PBB seringkali menjadi jalan pintas pemerintah daerah dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, akar persoalannya terletak pada hubungan keuangan pusat dan daerah yang belum berimbang.

“Jangan sampai ada daerah yang punya resources besar tapi porsinya untuk pusat tinggi, sementara daerah mendapat bagian kecil. Karena PAD rendah, pemda akhirnya menaikkan PBB. Itu kebijakan yang berisiko,” tegas Ning Lia, sapaan akrabnya.

Soroti Prinsip Otonomi Berkeadilan

Lia menyinggung prinsip yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto soal otonomi daerah berkeadilan. Menurutnya, Prabowo sebagai pemimpin aspiratif sangat memahami pentingnya keseimbangan fiskal agar tidak menciptakan kesenjangan antarwilayah.

“Kebijakan fiskal tidak boleh menimbulkan disparitas. Apalagi ada daerah yang berani menaikkan PBB hingga 1.000 persen. Itu ekstrem dan pasti memicu pro kontra,” ujarnya.

Lia juga mengingatkan kepala daerah agar lebih aspiratif dalam merespons keresahan publik. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan bisa menimbulkan kontradiksi dan menggerus legitimasi.

Stabilitas Ekonomi Jadi Taruhan

Bagi Lia, komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Pajak, termasuk PBB, harus diposisikan bukan hanya sebagai penerimaan, tetapi juga instrumen menjaga keadilan sosial.

“Kalau trust terbangun, masyarakat akan lebih tenang. Pajak bisa jalan dengan baik, pembangunan pun lancar,” pungkasnya. (Kiki)

Comment