Surabaya, Rabu 12 November 2025 | News Satu- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp2,8 triliun dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak akan mengganggu arah pembangunan prioritas provinsi ini.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD, Rabu (12/11/2025), setelah Banggar menyelesaikan pembahasan mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, menegaskan pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan berpedoman pada RKPD 2026, KUA-PPAS, serta hasil rekomendasi dari seluruh komisi DPRD.
“Kami memastikan arah kebijakan keuangan daerah tetap sejalan dengan target pembangunan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD 2025–2029. Meskipun pendapatan berkurang, program strategis tidak boleh berhenti,” tegas Erick.
Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah Jatim tahun 2026 disepakati sebesar Rp26,300 triliun, turun Rp1,962 triliun atau 6,94 persen dari usulan awal pemerintah sebesar Rp28,263 triliun.
Penurunan ini terjadi akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TkD) dari pemerintah pusat. Namun, Banggar menilai koreksi tersebut masih dalam batas aman, karena pemerintah provinsi masih mampu menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja.
“Koreksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan,” tambahnya.
Menariknya, meski mengalami penurunan tajam, Banggar dan TAPD berhasil meningkatkan proyeksi pendapatan daerah dari semula Rp26,085 triliun menjadi Rp26,300 triliun, berkat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta sumber sah lainnya.
“Ada ruang fiskal yang bisa dimaksimalkan melalui inovasi pendapatan daerah. Ini bukti kemampuan fiskal Jatim tetap tangguh,” ungkap Erick.
Banggar DPRD Jatim menekankan agar pemerintah provinsi lebih fokus pada efisiensi, transparansi, dan efektivitas program dalam pelaksanaan APBD 2026.
Selain menjaga pelayanan publik tetap berjalan, DPRD juga menuntut agar pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur secara merata.
“Dengan sinergi legislatif dan eksekutif yang baik, kami yakin APBD 2026 bisa dijalankan secara efektif dan akuntabel,” tutup Erick. (Kiki)
Komentar