Surabaya, Jumat 26 September 2025 | News Satu- Industri media lokal di Indonesia kini berada di ujung tanduk. Banyak media daerah terpaksa menutup biro, sementara media arus utama memangkas karyawan akibat anjloknya pendapatan iklan. Ironisnya, pangsa iklan digital nasional justru lebih banyak tersedot ke platform asing yang tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap ekosistem jurnalisme lokal.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia. Ia menyerukan langkah strategis penyelamatan media lokal, salah satunya melalui penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iklan media lokal.
“Media lokal tidak hanya kehilangan pendapatan, tapi juga daya saing akibat beban fiskal yang tidak adil. Kalau pendapatan mereka terus dipotong PPh dan PPN, bagaimana bisa bertahan? Pemerintah harus hadir, bukan malah menekan,” tegas Ning Lia, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Ning Lia, anggapan bahwa penghapusan PPh dan PPN akan merugikan negara adalah keliru. Sebaliknya, kebijakan ini bisa menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat demokrasi dan keberagaman informasi di akar rumput.
“Media lokal adalah pilar demokrasi. Mereka merekam realitas sosial yang sering tak terjangkau media nasional, apalagi platform global. Menguatkan media lokal berarti menguatkan suara rakyat,” tambah putri KH Maskur Hasyim itu.
Selain isu fiskal, Ning Lia juga menyoroti ancaman kecerdasan buatan (AI). Ia menegaskan, AI global kini terus menyerap konten media tanpa perlindungan yang jelas terhadap hak dan kontribusi media lokal.
“Kalau AI belajar dari media kita tapi tidak ada perlindungan, itu berbahaya. Media lokal harus membangun identitas digital yang kuat, dan negara wajib menyusun kerangka kerja perlindungan konten lokal di level global,” tandasnya.
Ning Lia juga mengapresiasi langkah sejumlah jaringan nasional yang menggandeng media lokal dalam pelatihan, kolaborasi konten, dan monetisasi.
“Keberlanjutan media harus didukung strategi kolaboratif dan kebijakan negara yang pro-media lokal, bukan hanya mengandalkan pajak,” pungkasnya. (Kiki)
Comment