Surabaya, Selasa 7 Oktober 2025 | News Satu- Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura (BKPMa) terus menguat. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menegaskan bahwa langkah ini menjadi kebijakan paling strategis dan realistis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan di Pulau Madura.
Menurut Ning Lia, kesenjangan pembangunan antara empat kabupaten di Madura—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—dengan daerah lain di Jawa Timur sudah berlangsung terlalu lama.
Karena itu, dibutuhkan badan khusus di bawah Presiden agar percepatan pembangunan dapat terwujud secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Madura butuh perhatian langsung dari Presiden. Masalahnya kompleks, dari infrastruktur hingga sosial-ekonomi. Badan khusus bisa jadi solusi konkret,” tegas Lia Istifhama, Selasa (7/10/2025).
Lia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura, serta minimnya akses terhadap jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik.
Padahal, kata dia, Madura menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor garam, perikanan, migas, dan wisata bahari yang belum dikelola maksimal.
“Banyak investor menunda investasi karena infrastruktur terbatas dan regulasi antar daerah saling tumpang tindih,” ujarnya.
Ia menilai, pembentukan BKPMa di bawah koordinasi Presiden akan membuka ruang investasi lebih cepat dan terarah, terutama untuk pengembangan kawasan strategis di sekitar Jembatan Suramadu. Ning Lia menilai selama ini banyak program kementerian di Madura berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Padahal, empat kabupaten di Madura memiliki keterkaitan ekonomi dan sosial yang kuat, sehingga perlu satu lembaga koordinatif nasional.
“Selama ini, anggaran tersebar tanpa arah. Badan khusus bisa menyatukan visi pembangunan Madura agar tak lagi sporadis,” ungkapnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya industrialisasi perikanan dan logistik laut modern, agar nelayan tak lagi bergantung pada harga musiman. Selain itu, ribuan pesantren di Madura bisa menjadi motor ekonomi baru jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan wirausaha santri.
Ia menambahkan, potensi energi terbarukan seperti angin dan surya, serta kekayaan gas alam di Madura perlu dikelola secara terintegrasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Badan khusus bisa menjadi jembatan antara pemerintah, industri, dan rakyat agar hasil pembangunan dirasakan nyata,” tandasnya.
Menurut Lia, pembentukan badan khusus ini adalah bentuk nyata keadilan sosial bagi masyarakat Madura. Ia menilai tanpa lembaga permanen, arah pembangunan di Madura akan berubah setiap kali berganti pejabat atau menteri.
“Keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk badan ini akan menjadi tonggak sejarah pemerataan pembangunan di Indonesia,” tegasnya.
Usulan Lia Istifhama mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan legislator asal Madura, seperti Willy Aditya dan Syafiuddin (Anggota DPR RI), KH. Mohammad Nasih Aschal (DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (DPRD Sumenep), dan Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura). Mereka menilai, pembentukan Badan Khusus Pengembangan Madura merupakan langkah strategis dan realistis untuk memastikan pemerataan pembangunan serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Kiki)
Comment