Surabaya, Senin 27 Oktober 2025 | News Satu- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti persoalan transparansi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Pulau Madura.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendesak agar seluruh proses pengelolaan energi di daerah itu dilakukan secara jujur, terbuka, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Lia Istifhama, semangat pengelolaan migas untuk kemakmuran rakyat kerap ternoda oleh ulah segelintir oknum yang memanfaatkan proyek energi demi kepentingan pribadi.
“Yang bikin gaduh bukan proyeknya, tapi oknum yang memelintir fakta. Mereka seolah jadi jembatan, padahal hanya mencari keuntungan sendiri,” tegas Ning Lia, Senin (27/10/2025).
Lia mengungkapkan, keluhan warga dari berbagai wilayah seperti Camplong, Ketapang, Sokobanah, dan Banyuates menjadi bukti bahwa masyarakat merasa kurang dilibatkan secara utuh dalam sosialisasi kegiatan hulu migas.
“Warga tidak menolak migas, tapi mereka menolak dibodohi. Sosialisasi harus transparan, dan masyarakat berhak tahu manfaat yang nyata bagi mereka,” ujarnya.
Berdasarkan laporan di lapangan, warga mengaku hanya mendapat informasi sepihak soal aktivitas migas. Penjelasan mengenai manfaat sosial-ekonomi, dampak lingkungan, hingga potensi peningkatan kesejahteraan belum disampaikan secara menyeluruh.
Kondisi itu, menurut Lia, membuat warga mudah terprovokasi oleh isu liar yang beredar di lapangan dan media sosial. Lia Minta Edukasi Publik dan Pengawasan Diperkuat.
Lia Istifhama meminta pemerintah daerah dan SKK Migas memperkuat edukasi publik dan dialog dua arah agar masyarakat memahami bahwa kehadiran migas di Madura merupakan peluang besar untuk peningkatan ekonomi lokal.
“Tanah Madura ini kaya energi. Tapi kemakmuran baru bisa dirasakan kalau dikelola jujur, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Lia menegaskan, pengelolaan migas harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sebagai objek proyek.
“Kita butuh pengawasan publik yang kuat, bukan hanya laporan formalitas. Migas adalah milik rakyat, dan harus untuk rakyat,” tutup Lia. (Kiki)
Komentar