News Satu, Sumenep, Selasa 14 Maret 2023- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation mendatangi kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (14/3/2023).
Kedatangan mereka tidak lain untuk mempertanyakan langkah Pemkab Sumenep, dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Sebab, pada saat ini, Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura berada di posisi nomor 3 sebagai daerah termiskin di Jawa Timur.
Namun, kedatangan mereka ke Kantor Pemkab Sumenep harus kecewa, karena Wakil Bupati Sumenep, Nyai Hj. Dewi Kholifah sebagai ketua tim pengentasan Kemiskinan ekstrim, tidak ada ditempat dengan dalih sedang menjalani ibadah Umroh.
Untuk melampiaskan kekecewaannya, yang awalnya ingin melakukan audensi, para aktivis ini melakukan orasi dan membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan protes kepada pemerintah.
“Awalnya kami hanya melakukan audensi dengan Wakil Bupati, namun tidak ada,” ujar Muhsin Koordinator Aksi.
Para aktivis ini, meminta agar Pemkab Sumenep serius menangani kemiskinan ekstrim. Sebab, Sesuai dengan kepmen nomer 25 thn 2022 bahwa Sumenep masuk dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Selain itu dalam Inpres No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan ekstrem sebagai kekuatan amanat nasional yang seharusnya segera direalisasikan secara serius. Namun sampai saat ini masih menimbulkan pertanyaan besar apakah pemerintah Kabupaten Sumenep mampu atau tidak?.
“Apakah wakil Bupati Sumenep mampu sebagai ketua tim penangangan kemiskinan ekstrem?, sedangkan kondisi buruk yang dialami oleh masyarakat Sumenp terkait kemiskinan ekstrem yang tersebar di seluruh desa-desa di Kabupaten sumenep semakin mengkhawatirkan,” tandasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ada 602.020 jiwa yang masih terjerat kemiskinan, hal ini berbanding lurus dengan meroketnya angka inflasi di Kabupaten Sumenep.
“Kami menduga, pemutakhiran data kemiskinan masih belum dilakukan, belum lagi soal dongkrak apa yang dibutuhkan untuk mengangkat persoalan kemiskinan ekstrem ini, karena dalam 7 tahun terakhir ini upaya pengentasan kemiskinan hanya berkisar 1 persen,” tukasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah harus segera mengeluarkan Sumenep dari belenggu kemiskinan. Sebab, jika kondisi hidup tidak layak yang dialami oleh masyarakat Sumenep atau cara untuk mempertahankan hidup sudah tidak sepantasnya untuk dilakukan, maka cukup mengkhawatirkan dan membahayakan.
“Sebab kondisi ekonomi memiliki kohesi terhadap kompleksitas pola hidup baik secara kondisi protein dan gizi, harmoni dalam keluarga bahkan stabilitas dan kemanan sosial yang perlu segera diselesaikan masalah akarnya, yaitu pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Pemkab Sumenep harus transparan terkait alokasi anggaran dan realisasi program pengentasan kemiskinan 3 tahun terakhir.
Pemerintah Kabupaten sumenep perlu membuat data integral kemiskinan. menggabungkan dua atau lebih sebuah data kemiskinan dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).
“Menuntut pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kerja ekstra dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Intruksi Presiden (INPRES) no. 04 tahun 2022,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dimiliki, di Jawa Timur itu ada 10 Daerah termiskin :
1. Kabupaten Sampang
Diketahui angka kemiskinan paling tinggi berada di kabupaten Sampang pada Maret 2021 mencapai 23,76%. penduduk miskin di Sambang menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan 37 kabupaten/kota lainnya di Jatim.
2. Kabupaten Bangkalan
Di peringkat kedua dengan angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bangkalan yang mencapai 21,57%.
3. Kabupaten Sumenep
Kabupaten Sumenep menjadi yang ketiga dengan jumlah angka kemiskinan mencapi 20,51%
4. Kabupaten Probolinggo
Selanjutnya Kabupaten Probolinggo denga jumlah angka kemiskinan mencapai 18,91%,
5. Kabupaten Tuban
Kabupaten Tuban mencapai 16,31%
6. Kabupaten Ngawi
Kabupaten Ngawi dengan persentase 15,57%.
7. Kabupaten Pamekasan
Selanjutnya ada Kabupaten Pamekasan 15,3%
8. Kabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan dengan jumlah angka kemiskinan mencapai 15,11%
9. Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Bondowoso dengan persentasenya sebesar 14,73%
10. Kabupaten Lamongan
Sedangkan Kabupaten Lamongan persentasenya hanya sebesar 13,38%. (Zalwi)
Comment