News Satu, Surabaya, Rabu 7 Agustus 2024- Dr. Lia Istifhama, anggota DPD RI terpilih, memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kunjungan Lia Istifhama ke Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. Mhd. Aftabudin RZ, S.Pt, M.Si, di ruangannya, Selasa, 6 Agustus 2024, menyoroti pentingnya pemanfaatan aset yang tidak terpakai untuk mendongkrak PAD.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Aftabudin, yang akrab disapa Atta, mengungkapkan potensi besar dari pemanfaatan idle asset BUMD.
“Untuk meningkatkan PAD Jatim, kita harus memanfaatkan aset menganggur berupa tanah dan bangunan milik BUMD untuk kerjasama dengan pihak lain. Kerugian dari aset yang tidak dimanfaatkan sangat besar,” katanya, Rabu (7/8/2024).
Atta memberi contoh kerugian yang dialami PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU) akibat pajak yang tinggi karena asetnya tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ia juga bercerita mengenai kegagalan rencana pendirian rumah pada salah satu idle asset karena terbentur aturan PP No. 54 Tahun 2017 yang membatasi pemanfaatan aset BUMD.
“Rencana tersebut gagal karena PP tersebut hanya memperbolehkan KSO, sementara BUMD tidak memiliki kompetensi untuk itu,” tambahnya.
Pihak Pemprov Jatim telah melakukan review mendalam terhadap peraturan tersebut dan mengajukan perubahan kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah mengadakan rapat kajian dan Kementerian Dalam Negeri telah menjanjikan pembahasan khusus mengenai hal ini,” jelasnya.
Atta juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim terus mendorong BUMD untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja mereka.
“Deviden dari BUMD hingga tahun 2023 telah mencapai Rp5,983 triliun, sedangkan penyertaan modal mencapai Rp4,15 triliun. Meskipun sudah ada keuntungan, potensi peningkatan masih besar,” ungkapnya. ]
Ia menekankan perlunya optimalisasi BUMD terutama karena ada potensi kehilangan PAD sebesar Rp4 triliun akibat perubahan pajak kendaraan bermotor tahun depan.
Menanggapi harapan Kabiro Perekonomian, Dr. Lia Istifhama berkomitmen untuk mempelajari regulasi yang berdampak pada kelangsungan BUMD.
“Apa yang disampaikan Pak Atta sangat menarik dan penting. BUMD adalah bagian dari ketahanan ekonomi bangsa, sehingga harus dikelola secara berkelanjutan dan terus berkembang. Terlebih, Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam sejak kepemimpinan Ibu Khofifah dan dilanjutkan oleh Pj Adhy Karyono,” ujar Lia Istifhama, yang didampingi oleh Achmad Arif dan Ketua Pemuda Tani Mandiri Jatim Leo Arifin.
Dengan dukungan penuh dari DPD RI, Pemprov Jatim diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam optimalisasi aset BUMD dan meningkatkan PAD untuk kemajuan ekonomi daerah. (Kiki/*)
Comment