Sumenep, News Satu, Jumat 5 Juli 2025- Konflik migas di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, semakin memanas. Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Syukri, menuding SKK Migas dan Pemkab Sumenep lepas tangan dalam menghadapi penolakan masyarakat atas survei uji seismik yang dilakukan oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep ini, Syukri menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa hanya menonton dari balik meja saat rakyat Kangean dibiarkan berhadapan langsung dengan korporasi migas.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut! SKK Migas dan Pemkab harus turun ke lapangan, hadir di tengah rakyat. Bukan cari aman! Kami di DPRD berdiri bersama masyarakat,” tegasnya, Jumat (4/7/2025).
Syukri, yang baru kembali dari ibadah haji, mengaku langsung memantau perkembangan di lapangan begitu mengetahui adanya ketegangan antara warga dan perusahaan migas. Menurutnya, penolakan warga bukan tanpa alasan, melainkan bentuk protes atas ketidakjelasan informasi dan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang.
“Masyarakat bukan boneka proyek! Mereka menolak karena tidak diberi penjelasan menyeluruh. SKK Migas dan Pemkab jangan cuma menyuruh perusahaan bicara. Itu tanggung jawab negara!” ujar politisi asal Kangean itu.
Lebih jauh, Syukri mendesak agar semua tahapan survei migas dihentikan sementara hingga rakyat benar-benar mendapatkan pemahaman utuh mengenai dampak dan manfaat eksplorasi migas di wilayah mereka.
“Stop dulu semua tahapan! Jangan main tabrak. Jelaskan dulu secara terbuka dan jujur. Kalau pemerintah diam saja, berarti membiarkan rakyat dipojokkan oleh investor,” serunya.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, SKK Migas memilih bungkam. Tidak ada satu pun tanggapan resmi meski permintaan klarifikasi sudah dilayangkan.
Sementara dari Pemkab Sumenep, tanggapan justru cenderung normatif. Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, hanya menyebut perlunya menjaga citra investasi.
“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” katanya singkat, tanpa menjawab substansi penolakan masyarakat Kangean. (Roni)
Comment