oleh

Dikeluhkan Warga, Komisi IV DPRD Bondowoso Sidak Kantor Pelayanan BPJS

News Satu, Bondowoso, Selasa 29 Oktober 2019- Sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, melakukan sidak  ke kantor pelayanan BPJS, Selasa (29/10/2019).

Dalam sidaknya, para anggota komisi IV ini, melakukan pengecekan terhadap sistem pelayanan dan sebagainya, selain itu pula melakukan dialog dengan masayarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan BPJS Bondowoso.

Ketua Komisi IV, Adi Krisna mengatakan, Sidak ini dilakukan karena pihaknya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

“Problem ini sudah hampir satu bulan, sehingga kami lakukan sidak ke kantor BPJS Bondowoso,” tandasnya, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan keluhan beberapa warga, kata dia, memang pelayanan kurang cepat. Seperti halanya dalam pengurusan BPJS dalam waktu 2 hari belum selesai dan menyebabkan antrian di kantor BPJS.

“Kami akan memanggil BPJS Bondowoso, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dalam menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya.

Sebab, keterlambatan pembuatan kartu BPJS ini adalah validasi data, seperti NIK tidak sama dengan KK. Sehingga masyarakat harus mengurus ke Dispenduk. Selain itu, ada problem administrasi yang lain diantaranya perangkat Desa yang mengurus BPJS warganya karena yang bersangkutan sudah lanjut usia.

“Sedangkan dalam aturan yang bersangkutan harus datang atau anggota keluarganya, jadi mungkin kebijakan lain dalam hal ini,” ungkapnya.

Disisi lain, BPJS tidak siap. Padahal seharusnya, begitu sudah tahu bahwa untuk jaminan kesehatan dari pemerintah daerah sudah dihentikan, dan masyarakat akan beralih ke BPJS Kesehatan. Maka seharusnya menyiapkan diri, baik dari sisi personalianya, pelayanannya harus lebih energic, dan lain sebagainya.

“Saya juga heran kenapa ini sudah terjadi sampai satu bulanan, kenapa kok tidak minta bantuan ke BPJS kabupaten, yang lain untuk menambah personil, atau kontrak lah,” sesalnya.

Kriesna juga menyayangkan kantor pelayanan BPJS di Kabupaten Bondowoso, tidak representatif karena terlalu sempit.

“Saya pikir ini memang kurang respertentatif. Seharusnya ya memang namanya BPJS, ya melayani sekarang ini, bayangkan penduduk Bondowoso 700.000. Melayani penduduk 700.000 ini kurang respertentatif,” paparnya.

Dia juga berharap, dengan kunjungan ini, percepatan Universal Health Coverage (UHC), bisa maksimal dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Apalagi sudah ada permendagri nomor 33 tahun 2019, bahwa pemerintah daerah tidak boleh mempunyai program dengan skema yang sama, dengan BPJS Kesehatan.

“Kemudian harapannya di tahun 2020, Pemerintah Daerah sudah menganggarkan yang itu dijamin oleh daerah, iuran BPJS ya secara administrasinya harus optimal pendaftarannya,” harapnya.

Sementara salah satu warga, Abror Rosi mengaku, memang pelayanan di BPJS cukup lama, bahkan dirinya harus menunggu hingga berjam-jam.

“Saya sampai pukul 06:00 WIB ke sini. Mendapat antrian nomor 10. Tapi saya harus nunnggu sampai jam 10:00 WIB,” paparnya.

Pantauan di lapangan, saat ada sidak dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, masayarakat yang antri di kantor pelayanan BPJS Kesehatan setempat memang tampak mangular. Bahkan masyarakat harus menunggu di trotoar. (Rokib)

Komentar

News Feed