Jakarta, Rabu 25 Februari 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, angkat suara terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) yang akan mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India. Dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026), Said menegaskan setiap belanja yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib memberikan dampak ekonomi langsung bagi perekonomian nasional.
“Setiap belanja yang menggunakan APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya bagi dalam negeri. Jangan sampai anggaran negara dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” tegasnya, Rabu (25/2/2026).
Said menilai rencana impor tersebut tidak sejalan dengan arsitektur ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah mendorong penguatan rantai pasok domestik. Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang untuk menggerakkan ekonomi dari desa hingga sektor hilir.
“Program tersebut bertujuan meningkatkan permintaan bahan pangan yang dipasok dari dalam negeri,” tandasnya.
Menurut Said, peningkatan permintaan harus diimbangi dengan penguatan sektor hulu, termasuk produktivitas pertanian. Dengan pola tersebut, sirkulasi ekonomi desa dapat tumbuh dan ketergantungan terhadap impor ditekan.
“Arsitektur perekonomian ini harus dipahami secara utuh oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk BUMN,” ujarnya.
Politisi Senior PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja sektor manufaktur yang belum optimal. Sejak 2011, pertumbuhan industri manufaktur disebut berada di bawah laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Padahal sektor ini diharapkan menjadi motor hilirisasi sekaligus penyerap tenaga kerja.
“Sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan untuk memperkuat ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja. Saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum terserap,” tukasnya.
Said turut mengutip kajian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut impor mobil niaga dalam jumlah besar berpotensi menekan PDB serta mengurangi pendapatan tenaga kerja di sektor otomotif. Angka 105.000 unit dinilai tidak kecil. Said menyebut jumlah tersebut hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun. Karena itu, ia mempertanyakan apakah Agrinas telah menjajaki kerja sama dengan produsen otomotif dalam negeri.
Menurutnya, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampaknya bisa signifikan: menggerakkan industri otomotif nasional, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Selain dampak industri, Said juga mengkritisi penggunaan skema APBN multiyears di tengah keterbatasan ruang fiskal. Ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak cukup diukur dari harga beli awal.
“Harus dihitung juga keberlanjutan penggunaan, termasuk layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan infrastruktur perawatan kendaraan,” tegasnya.
Said menekankan, kebijakan pengadaan barang pemerintah seharusnya menjadi instrumen strategis memperkuat industri nasional dan rantai pasok domestik.
“Lebih bijak jika langkah ini tidak sekadar dikaji ulang, tetapi dibatalkan agar anggaran negara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi rakyat,” pungkasnya. (Den)
