News Satu, Sumenep, Minggu 15 Oktober 2017- Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim), akan melaporkan kecurangan pengelola Agen Premium, Minyak dan Solar ke Komisi I DPRD setempat. Hal itu dilakukan, karena ulah dari pengelola APMS mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM dan harganya melambung tinggi.
“Kami telah melayangkan surat ke Komisi I DPRD Sumenep untuk melakukan audensi, dan melaporkan beberapa kecurangan pengelola APMS,” kata Syafiuddin, Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Kangean, Minggu (15/10/2017).
Ia mengatakan, kecurangan yang dilakukan oleh pengelola APMS diantaranya, penjualan BBM tanpa melalui dispenser, sehingga stok BBM di APMS selalu terjadi kekosongan. Selain itu, penjualan BBM yang baru dikirim oleh kapal pertamina langsung dijual ke para pengecer yang sebelumnya telah membayar kepada Pengelola APMS.
“Ini sudah jelas menyalahi prosedur atau aturan penjualan BBM dari APMS. Selain itu, kami juga mendapat informasi jika harga yang dijual APMS kepada pengecer melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), makanya di tingkat pengecer harganya mencapai Rp 15 ribu perbotol,” ungkapnya.
Ia memastikan, selain melaporkan dua APMS ke Komisi I DPRD Sumenep, KWK Kangean juga akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pengelolaa APMS ke Pertamina dan juga akan melakukan audensi ke Polres Sumenep.
“Rencananya, Selasa (17/10/2017) kami akan mendatangi kantor DPRD Sumenep dan dilanjutkan ke Polres,” tandasnya.
Tindakan yang dilakukan para tokoh masyarakat di kepulauan Kangean yang tergabung dalam Komunitas Warga Kepulauan (KWK) ini, tidak lain agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di kepulauan lancar dan harganya sesuai dengan HET. Karena selama ini, masyarakat kepulauan khususnya di Kangean selalu dihadapkan dengan kelangkaan dan mahalnya harga BBM.
“Kami harap dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Sumenep ada tindak lanjutnya, sehingga masyarakat kepulauan khususnya Kangean tidak selalu diberi harapan palsu. Selain itu, kami minta kedepannya ada pengawasan dari Pemkab Sumenep dan aparat penegak hukum,” pungkasnya. (Roni)
Comment