News Satu, Jakarta, Senin 4 Desember 2017- Banyaknya sengketa lahan yang terjadi di Masyarakat, nampaknya mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, orang yang selalu dikenal merakyat ini menargetkan pada tahun 2025, tanah milik warga Negara Indonesia harus sudah tersertifikat semua.
“Saya menargetkan tahun 2025 sudah tuntas program sertifikat tanah. Jadi semua warga sudah pegang sertifikat dan tidak ada lagi saling tunjuk-tunjuk sertifikat itu miliknya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga se-Kabupaten Bandung oleh Presiden Jokowi di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017) pagi, seperti yang dilansir dalam setkab.go.id.
Oleh karenanya, lanjut Jokowi, pemerintah akan terus meningkatkan penerbitan sertifikat setiap tahunnya, mulai dari 5 juta sertifikat tahun 2017, meningkat menjadi 7 juta sertifikat tahun 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019 mendatang.
“Kantor BPN Sabtu-Minggu, Senin sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana?, Isinya orang berantem, sengketa,” ujarnya.
Hingga akhir tahun 2017, baru 46 juta tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh Indonesia, artinya masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Jika 1 tahun itu hanya dikerjakan 500 ribu, berarti tunggu 160 tahun baru selesai.
“Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan target tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah Pak Menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus diberikan sertifikat,” tegas Presiden.
Presiden juga menyebutkan, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 1,6 juta bidang tanah namun saat ini baru 400 ribu bidang tanah yang bersertifikat. Untuk itu, ia berharap tahun 2015 semuanya bisa dirampungkan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (setkab/RN1)
Comment