News Satu, Sumenep, Selasa 17 April 2018- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) yang dipaparkan pada 50 Anggota DPRD setempat, nampaknya mendapatkan sorotan tajam dari para wakil rakyat. Bahkan ada 24 poin yang dihasilkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep, dalam mengevaluasi LKPJ Bupati tersebut, diantaranya masalah percepatan pembangunan daratan dan kepulauan, dan persoalan Nata Kota Bangun Desa.
“Dalam rapat internal Pansus LKPJ Bupati menghasilkan 24 point, dintaranya Nata Kota Bangun Desa, hal itu hanya sebuah sloga saja dan tidak ada buktinya,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh. Hanafi, Selasa (17/4/2018)
Lanjut Politisi Partai Demokrat ini, selain itu juga persoalan kinerja dan pengawasan SKPD, seperti BKPSDM yang anggarannya mendahului APBD perubahan untuk melaksanakan rekrutmen Sekda, yang pada tahun 2017 tidak dilaksanakan dengan baik. Pansus juga menilai, pembangunan di Kabupaten Sumenep gagal, akibat perencanaan dan pengawasan sangat lemah.
“Itulah kesimpulan dalam rapat internal Pansus LKPJ Bupati,” tandasnya.
Sementara Ketua Pansus LKPJ Bupati Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan, dari pandangan-pandangan anggota Pansus dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Sumenep, terkait dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam LKPJ Bupati Sumenep. Sebab, dalam nota LKPJ Bupati Sumenep yang dibacakan oleh Bupati dalam rapat Paripurna kebanyakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
“Ada beberapa point yang dihasilkan dalam rapat internal Pansus LKPJ Bupati, terkait dengan kinerja OPD,” ujar Politisi PDI Perjuangan Sumenep ini.
Anggota DPRD Sumenep dua periode ini menambahkan, setelah melakukan rapat internal Pansus LKPJ Bupati, pihaknya akan memanggil seluruh OPD terkait dengan kinerjanya yang tertuang dala Nota LKPJ Bupati.
“Seluruh OPD akan kami panggil,” pungkasnya. (Roni)
Comment