News Satu, Jakarta, Rabu 20 November 2024- Masa reses pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2024 berakhir dengan digelarnya Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta.
Dalam sidang tersebut, senator dari berbagai provinsi melaporkan hasil serap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing. Anggota DPD RI dari Jawa Timur mencatat sejumlah isu penting yang membutuhkan perhatian mendesak, di antaranya pelaksanaan Pilkada serentak, penyelesaian tenaga honorer, dan tantangan ketahanan pangan.
Laporan dari senator AA Ahmad Nawardi, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Lia Istifhama, dan Kondang Kusumaning Ayu menggarisbawahi beberapa persoalan krusial yang dihadapi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia.
Dalam rangkaian aspirasi yang disampaikan oleh Komite I, pelaksanaan Pilkada serentak menjadi salah satu sorotan utama. Senator mendorong KPU dan Bawaslu di Jawa Timur untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal.
“Tantangan terbesar adalah memastikan netralitas penyelenggara pemilu dan penegakan aturan tanpa kompromi,” tegas AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua DPD RI periode sebelumnya.
Komite I juga mencatat kendala besar dalam penyelesaian status tenaga honorer, khususnya di Surabaya. Berdasarkan aturan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penataan tenaga honorer harus selesai pada Desember 2024. Namun, alokasi anggaran yang terbatas karena pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran membuat target ini sulit dicapai.
“Perlu ada relaksasi aturan atau dukungan tambahan dari pusat untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Dr. Lia Istifhama, M.E.I senator perempuan yang aktif memperjuangkan hak tenaga honorer di Jawa Timur, Rabu (20/11/2024).
Dari sisi ketahanan pangan, Komite II menyoroti pengawasan alih fungsi lahan yang semakin marak di Jawa Timur. Anggota DPD RI menyerukan pengendalian ketat agar lahan produktif tidak terus menyusut. Selain itu, regenerasi petani menjadi fokus penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian.
“Alih fungsi lahan bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga ancaman strategis bagi ketahanan pangan nasional,” kata AA Ahmad Nawardi.
Dalam sidang tersebut, anggota DPD RI Jawa Timur juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah, di antaranya:
- Meningkatkan kuota PPPK untuk guru PAUD dan sertifikasi guru agama.
- Mendorong revisi proporsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.
- Mengembangkan infrastruktur dan akses transportasi untuk mengintegrasikan destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.
Ning Lia sapaan akrab dari Lia Istifhama menyatakan, laporan reses ini akan menjadi dasar advokasi lebih lanjut di tingkat nasional.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memastikan langkah konkret agar isu-isu strategis ini mendapat solusi yang nyata,” pungkas anggota Komita III DPD RI.
Dengan tantangan yang dihadapi Jawa Timur, keempat senator berkomitmen untuk terus berperan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan pusat guna mewujudkan aspirasi masyarakat. Sidang paripurna ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tengah dinamika nasional. (Kiki/*)
Comment