News Satu, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017- Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan para Direktur Jenderal Kementerian Keuangan saat melakukan konferensi pers tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta (25/10).
Tema kebijakan fiskal tahun 2018, menurut Menkeu, yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, artinya APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Tahun 2018 pemerintah menempuh tiga strategi fiskal yaitu (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; (ii) efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; serta (iii) mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, seperti yang dilansir dalam Setkab.go.id, Kamis (26/10/2017).
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana berikut:
– Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;
– Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
– Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat;
– Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen
– Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;
– Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Komentar