JAKARTA, Selasa, 13 Oktober 2026 | News Satu – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia memicu desakan agar pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup warga terdampak.
Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, bencana tersebut telah mengganggu berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan keamanan hingga aktivitas sosial serta ekonomi keluarga.
“Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya, baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia menilai situasi berkepanjangan membuat keluarga terdampak menghadapi ketidakpastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Warga harus melindungi anak-anak dari paparan asap, mempertahankan pekerjaan, sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Puan meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh dukungan selama karhutla berlangsung hingga proses pemulihan setelah kondisi dinyatakan aman.
“Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ujarnya.
Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan terpadu dan berkelanjutan. Upaya pemadaman, menurutnya, harus berjalan seiring dengan perlindungan warga yang terdampak kabut asap maupun mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal.
Ia menekankan perlunya pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga, target penanganan yang terukur, serta kesinambungan bantuan bagi masyarakat yang aktivitasnya harus dibatasi demi keselamatan.
“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” kata Puan.
Besarnya dampak karhutla turut terlihat dari data yang disampaikan Puan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan disebut telah berdampak terhadap sekitar 12,5 juta jiwa.
Ancaman kesehatan juga menjadi perhatian serius. Kemenkes mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode Agustus hingga 21 September 2026 akibat dampak karhutla, berdasarkan data dari tujuh provinsi prioritas penanganan.
Ketujuh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dari jumlah tersebut, Kemenkes juga mencatat 40.363 balita sempat mengalami ISPA. Data itu menyoroti kerentanan anak-anak terhadap dampak kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk dan aktivitas sehari-hari terganggu.
Selain risiko gangguan pernapasan, karhutla menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Sejumlah warga di wilayah terdampak dilaporkan bertahan di lokasi pengungsian, sementara keluarga lainnya harus menyesuaikan aktivitas demi menghindari paparan asap.
Kondisi tersebut mempertegas bahwa penanganan karhutla memerlukan respons yang melampaui upaya pemadaman. Ketersediaan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, bantuan bagi pengungsi, dan dukungan pemulihan masyarakat menjadi bagian penting dari penanganan bencana.
Desakan Puan menempatkan perlindungan warga sebagai salah satu prioritas dalam respons pemerintah terhadap karhutla. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif, bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta upaya pemulihan berlangsung seiring dengan pengendalian kebakaran.
