oleh

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Ulama

News Satu, Jakarta, Jumat 8 Maret 2019- Adanya tudingan Pemerintah telah melakukan Kriminalisasi terhadap ulama, nampaknya mendapatkan respon dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, orang nomor satu di Negara Republik Indonesia ini menergaskan, tidak ada Kriminalisasi terhadap siapapun, baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Ulama.

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum.

“Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3/2019) siang.

Lanjut Kepala Negara ini, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, tegas Presiden, ya pasti masuk sel.

“Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun,” tegas Kepala Negara.

Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar menyampaikan kepada dirinya.

“Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang enggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi,” ucap Presiden.

Kalau punya salah, siapapun, lanjut Presiden, Menteri yang masuk sel saja ada, Gubernur juga banyak, DPR, DPRD juga banyak. Jangan ada yang nanti ngomong, sambung Presiden, kriminalisasi, kriminalisasi ulama.

“Ya kalau ada, siapapun kalau punya masalah hukum ya pasti diperiksa, disidik oleh aparat hukum. Kemudian kalau masuk pengadilan digedok salah harus masuk sel berapa tahun ya masuk,” kata Presiden Jokowi seraya menegaskan, dirinya tidak bisa membantu apa-apa kalau seperti itu.

Ia mengatakan, tidak ada kirminalisasi, melainkan supremasi hukum memang harus ditegakkan. Jika bersalah harus di proses dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Yang bisa saya bantu, kalau ada kriminalisasi,  nggak salah, tahu-tahu masuk sel. Saya urus kalau itu,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah-fitnah, hoaks, dan kabar bohong di mana-mana. Apalagi menjelang yang namanya bulan politik, sambung Presiden, tinggal kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak di mana-mana.

Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kiai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung, yang ada di desa, bisa meluruskan.

“Jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoaks, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah.

“Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, dirinya tidak senang misalnya dipuji-puji, ndak. Tapi juga jangan sampai ada yang menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir tahun 1961 sementara PKI dibubarkan tahun 1965-1966. “Umur saya baru 4 tahun. Enggak ada PKI balita,” tegasnya.

Presiden juga menyindir isu nanti pemerintah melarang azan tidak boleh. Ia menegaskan, tidak ada seperti itu. “Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu terus dihembus-hembuskan dan yang percaya itu tidak kecil,” ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu 9 juta orang lebih.

Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru sebulan, yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan kawin sejenis.

“Logikanya enggak masuk,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang dianut sangat sesuai dengan syariat, serta nilai-nilai tata krama, etika, dan budaya. (Wahyu P)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.