473

Tak Lagi Dipakai, Aset Migas PHR Justru Ditawar Rp11 Miliar

News Satu
Tak Lagi Dipakai, Aset Migas PHR Justru Ditawar Rp11 Miliar
Tak Lagi Dipakai, Aset Migas PHR Justru Ditawar Rp11 Miliar

Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026 | News Satu – Lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu minyak dan gas bumi (migas) milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Minas, Kabupaten Siak, Riau, menghasilkan penawaran tertinggi sebesar Rp11.010.685.000. Nilai tersebut melampaui harga limit lelang Rp9.260.685.000 atau lebih tinggi Rp1.750.000.000.

Lelang yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) itu ditutup pada Rabu (14/10/2026) pukul 11.00 WIB melalui mekanisme daring. Penetapan pemenang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa aset negara yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan operasional hulu migas masih berpotensi memberikan nilai ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut melalui mekanisme lelang untuk mendukung penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kepala PPBMN Kementerian ESDM, Rakhmawati, mengatakan pelelangan BMN hulu migas tidak hanya bertujuan menjual aset yang sudah tidak digunakan, tetapi juga mengoptimalkan nilai ekonominya bagi negara.

“Penjualan lelang BMN hulu migas yang kita laksanakan bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari optimalisasi penggunaan aset negara, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dukungan terhadap keberlanjutan industri migas nasional,” ujar Rakhmawati, Jumat (16/10/2026).

Pelaksanaan lelang tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Regulasi itu menjadi landasan pengelolaan dan pemindahtanganan aset agar berjalan sesuai ketentuan.

PPBMN menetapkan sejumlah persyaratan sebelum BMN hulu migas dapat dilelang. Aset harus masih memiliki nilai ekonomis, tidak lagi digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas, tidak ditetapkan status penggunaannya dan/atau tidak dimanfaatkan, serta tidak mengganggu kelancaran operasional.

Untuk mendukung keterbukaan proses, PPBMN bersama PHR memberikan pendampingan kepada peserta saat meninjau objek lelang sehari sebelum penawaran. Tahapan tersebut bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi aset, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan lelang.

Rakhmawati menilai keterbukaan informasi dan persaingan yang sehat menjadi bagian penting dalam memastikan pelelangan memberikan nilai tambah bagi negara.

“Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah,” tandasnya.

PPBMN mencatat, sejak 2025 hingga 30 September 2026, penerimaan negara bukan pajak dari hasil lelang BMN hulu migas telah melampaui Rp104 miliar. Hasil lelang aset PHR di Siak diharapkan menambah capaian penerimaan tersebut.

Pemerintah juga menjadwalkan lelang BMN milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam pada 20–21 Oktober 2026 melalui KPKNL Samarinda. Objek lelang tersebut memiliki nilai limit Rp9.625.046.200.

Rakhmawati menegaskan, aset hulu migas tetap dapat memberikan manfaat bagi negara meskipun sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional dengan menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.

Optimalisasi melalui lelang diharapkan memperkuat tata kelola BMN hulu migas sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.