oleh

Tantangan Komite Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Malaysia

News Satu, Kota Depok, Senin 9 Oktober 2017- Islamic Financial Institutions (IFI) harus menjamin bahwa seluruhoperasi usahanya selalu patuh pada prinsip syariah dari waktu ke waktu. Mekanisme kontrol kepatuhan syariah harus dibentuk pada semua aspek usaha, untuk menjamin semua aktivitas memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Artikel ini dikirim oleh Ria Wanda, seorang mahasiswi di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (9/10/2017).

Komite Syariah merupakan persyaratan yang diamanatkan oleh bank sentral Malaysia pada setiap Lembaga Keuangan Islam di malaysia untuk memberikan pengawasan independen di seluruh rantai kegiatan IFI.

Tujuannya adalah memastikan bahwa semua operasi bisnis IFI telah syariah sesuai kepatuhan Syariah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang komite audit harus kompeten dan berpengalaman. Karena,komite syariah yang kompeten, dan berpengalaman, jadi kunci penopang perkembangan kepatuhan syariah dari IFI.

Tanpa faktor itu, Shamshad Akhtar berpendapat, ada risiko bahwa demi keuntungan jangka pendek, pemegang saham atau direksi berpeluang mengabaikan prinsip Syariah dengan mengabaikan nasihat-nasihat komite syariah.Artikel ini secara singkat menyoroti beberapa tantangan nyata bagi Komite Syariah dalam menjaga kepatuhan syariahdi IFI Malaysia.

Remunerasi komite syariah yang diberikan Manajemen

Tidak dipengaruhi oleh manajemen ketika berunding pada kepatuhan produk dan jasa adalah hal penting bagi Komite Syariah. Pada praktiknya, ada kemungkinan bahwa manajemen mempengaruhi Komite Syariah untuk mendukung produk baru dalam rangka mencapai target keuntungan mereka dan remunerasi yang diharapkan dengan mengesampingkan prinsip kepatuhan sekalipun.

Dari perspektif praktis, sejumlah besar sumber daya biasanya dihabiskan oleh manajemen suatu IFI dalam mengembangkan produk, dan mereka biasanya ingin memenuhi ‘indikator kinerja utama’ untuk mendapatkan remunerasi yang ditargetkan mereka. Selain itu, anggota Komite Syariah biasanya menerima remunerasi dari IFI yang dapat menyebabkan melegitimasi melanggar hukum atau meragukan operasi, produk dan jasa karena insentif moneter.

Jika hal ini terjadi, maka review produk bisa asal-asalan, dengan Komite Syariah mengalah terhadap tekanan manajemen IFI. masing-masing IFI menampilkan variasi yang signifikan dalam skala mereka untuk remunerasi, dari hanya RM1,000 per bulan sampai lebih dari RM10,000 per bulan atau setara dengan 3 juta sampai 30 juta rupiah.

Karena Sebuah metode yang lebih efektif untuk mengurangi konflik kepentingan yang potensial mungkin dengan membentuk dana mandiri yang terpisah diawasi oleh Bank Sentral yang membayar remunerasi standar untuk anggota Komite Syariah dari semua IFI.

Lemahnya review dan Penyajian Laporan Syariah yang belum sesuai standar.

Dalam prakteknya, Komite Syariah diminta untuk memberikan informasi tentang kegiatan (IFI) melalui laporan resmi secara tahunan untuk menyoroti pernyataan Syariah dan deklarasi kepatuhan Syariah kepada Bank Sentral. Berdasarkan penelitian, laporan kepatuhan syariah yang dikeluarkan komite syariah hanya memenuhi persyaratan minimum.

Meskipun ada pedoman standar dari bank sentral untuk koleksi, kompilasi, analisis dan pelaporan informasi, dalam prakteknyaIFI tidak mengikuti pedoman dan dapat mengirimkan laporan mereka dalam format apapun selama itu mengungkapkan informasi yang diperlukan.Sebelum proses dilaporkan, diperlukan adanya review, tanpa review syariah yang kuat dan tepat, komite syariah tidak akan mampu membentuk pendapat mereka dengan bukti yang sesuai pada kepatuhan syariah atau tidak kepatuhan.

Belanja Fatwa yang dilakukan IFI

Fatwa diperlukan jika tidak ada panduan yg jelas pada produk baru . dan tanpa adanya fatwa maka sebuah produk tidak bisa dijalankan. Banyaknya janji pertemuan manajemne dengan ulama adalah untuk belanja fatwa.

Belanja fatwa adalahProses institusi mendekati sejumlah ulama syariah yang terkenal karena pengetahuan dan reputasinya untuk meminta saran mereka secara individual karena dapat memberikan kelonggaran dalam mendukung produk IFI dibanding kompromi dengan komite syariah. Belanja fatwa tidak sepenuhnya salah asalkan kualitas nasihat yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Fatwa yang dihasilkan dinilai kurang konsisten

Inkonsistensi dan pandangan yang saling bertentangan tentang isu-isu serupa dalam yurisdiksi yang berbeda. Ini menggambarkan adanya kompromi terkait penilaian di IFI. Dewan Umum Bank Islam dan Lembaga Keuangan (CIBAFI) melaporkan bahwa sepuluh persen dari 6.000 fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai IFI dengan lebih dari 100 sarjana Syariah tidak konsisten di IFI (Iqbal dan Mirakhor, 2007).

Keragaman penafsiran Shariah mempengaruhi penentuan keputusan tertentu pada isu tertentu, di mana satu IFI akan menjual produk baru yang menurutnya tidak melanggar kepatuhan syariah, namun berbeda dengan IFI lain yang mungkin tidak menjual produk tersebut karna mungkin melanggar kepatuhan syariah.

Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan oleh ISRA (2012) melaporkan bahwa lebih dari 54 persen dari fatwa yang dikeluarkan antara Malaysia dan GCC bertentangan langsung satu sama lain.

Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan oleh bedanya pandangan aliran mazhab sekolah S1 di Malaysia, satu aliran dominan di Malaysia adalah sekolah Shafi’, namun tidak dikenankan pada anggota komite Syariah untuk mendasarkan keputusan mereka pada sekolah pemikiran tertentu termasuk Shafi’. (Ria/RN1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.