News Satu, Buru, Selasa 30 Juli 2019- Pemindahan pangkalan Speed Boat yang dilakukan Dinas Perhubungan, Kabupaten Buru, Maluku, menuai protes dari warga. Bahkan, sejumlah aktivis Mahasiswa mendatangi kantor Dinas Perhubungan untuk mempertanyakan pemindahan pangkalan tersebut.
“Kedatangan kami ke Dishub untuk mempertanyakan pemindahan pangkalan Speed Boat,” ujar Adam Fuad, Selasa (30/7/2019).
Ia menilai, pemindahan pangkalan speed bota sangat merugikan bagi masyarakat, dan juga para pemilik kendaraan speed boat dan body fortuna, Sebab mereka harus mengeluarkan biaya tambahan. Selama ini, pangkalan speed boat dekat dengan pasar.
“Jika perpindahan spead ini ke pelabuhan dermaga maka tentu akan berpengaruh harga barang di daerah kecamatan batabual dan kebanyakan para penumpang yang naik dari pesisir ke namlea adalah mereka para pedangang,” uajrnya.
Oleh karena itu, para Mahasiswa menolak pemindahan pangkalan Spead Boad dari kompleks pangkalan pesisir ke pelabuhan lama kerena dinilai membebani masyarakat untuk biaya transportasi darat. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membangun tembatan perahu yang permanem dilokasi pelabuhan yang selama ini digunakan oleh pemilik kendaraan body fontura, speas boad di pangkalan sebelumnya.
“Dinas Perhubungan Kabupaten Buru untuk menyediakan transportasi/kapal penumpang umum yang lebih presentatif untuk melayani rute Kecamatan Batabual ke Namlea,” ungkapnya.
Lanjut Adam Fuad, Dinas perhubungan segera mengembalikan fungsi pelabuhan yang selama ini di gunakan oleh para pemilik kendaraan fortuna dan speed boad, karena pelabuhan yang di sediakan saat ini di nilai sangat membebani masyarakat dan para penumpang.
“Ada Posko pemantau, dan menempatkan petugas di tanjung kayu putih saat menghadapi musim timur,” tandasnya.
Menanggapi tuntutan para Mahasiswa, Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Buru, Djamaluddin Samak mengatakan, pelabuhan yang ada saat ini merupakan aset negara, pemerintah yang harus difungsikan.
“Sayangnya jika tidak difungsikan maka pelabuhan itu sangat sia-sia,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya dukungan dari semua kalangan. Sebab, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, lebih mengutamakan keselamatan pelayaran. Karena, di perairan itu pada musim ombak dan sebagainya, seperti tahun kemarin ada kecelakaan laut yang mengakibatkan satu orang meninggal.
“Dengan adanya pelabuhan ini maka tentu sebagai pemerintah dinas perhubungan telah dibantu oleh pihak sabandar, Satpolair dan stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan laut terhadap para jasa laut,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika saja pelabuhan ini telah berjalan baik maka pemerintah akan melakukan punggutan pajak sesuai peraturan daerah yang sudah ditanda tangani oleh Bupati Buru.
“Saya telah menyurati jasa raharja supaya para pelaku usaha transportasi laut, semua terkafer dengan baik, apabila terjadi kecelakaan mereka sudah memiliki asuransi,” pungkasnya. (Sofyan)
Comment