Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten OKI menjelaskan, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan serangkaian verifikasi dan validasi terhadap proposal bantuan mahasiswa OKI yang terdampak Covid-19. Pengawasan anggaran tersebut perlu disempurnakan agar tidak ada kesalahan. Oleh karena itu kata Sekda Husin, pihaknya menggandeng BPKP dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Kompleksitasnya, yaitu bantuan ini diserahkan kepada mahasiswa OKI yang terdampak Covid-19, Juknis dan mekanismenya itu yang kita diskusikan dan solusinya itu diharapkan ada di BPKP,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, M. Amin, S. Pd mengatakan sejak di buka pendaftaran pada 3 sampai dengan 19 Agustus lalu, enam ribuan mahasiswa asal OKI mengajukan permohonan bantuan. Setelah divalidasi sekitar 5.440 orang dinyatakan berhak menerima bantuan.
Amin memastikan pihaknya mengedapankan kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal OKI ini. Dikatakan Amin sejumlah permasalahan ditemui saat dilakukan verifikasi dan validasi terhadap enam ribuan mahasiswa yang mengajukan bantuan.
“Kita temukan beberapa persoalan saat divalidasi misalnya setelah kita cek ada nama dengan NIK yang sama, ada yang tidak ber KTP OKI bahkan setelah di kroscek ke perguruan tinggi statusnya bukan lagi mahasiswa. Proses ini memang membutuhkan waktu kita lakukan verivali by name by adreas agar bantuan ini tepat sasaran,” tegas Amin.
Untuk itu, pihaknya meminta pengawalan dari BPKP dalam penyaluran bantuan tersebut. (Hasan)
Comment