“Bukan itu saja, permasalahan lainnya mengenai ganti untung mulai dari Rp. 360 juta, lalu diurus jadi Rp. 500 juta hingga Rp.600 juta, yang benarnya yang mana. Sedangkan, dari pihak BPN sendiri ukuran tanah kami tinggal 2.382 M2, tidak bisa diganggu gugat dan itu sudah final, tidak ada yang bisa mengubahnya, itu kata bu Marta dari BPN OKI,” ungkapnya.
Pemilik tanah berharap, pembayaran ganti untung segera dibaya, sehingga mereka tidak dirugikan dengan pembangunan Tol Pematang-Kayuagung Ogan Komoering Ilir (OKI). Sementara, NGOP dari tanah tersebut harus dibayar sama dengan yang lainnya.
“Kami minta ganti untungnya sebesar Rp 1 Milyar, sebab selain ganti untung tanah , selama dua tahun ini keluarga besar tidak bisa lagi bertanam padi lagi, padahal bercocok tanam padi itulah satu-satunya mata pencaharian kami, kalau tidak sesuai dengan harapan kami, mugelah (meskipun,red) sampai mati tetap akan kami perjuangkan, meski sejengkal tidak akan mundur lagi,” tandasnya.
Sementara, Kepala Sesi IV Ima Fislianto melalui Kepala Koordinator Lapangan Waskita Sesi IV (STA 177-185) Budi Cahyadi saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan, PT Waskita Karya hanya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung, mengenai lahan warga yang belum diganti untung itu tanggung jawab pihak pemerintah atau pihak yang berkompeten masalah tersebut.
“Kalau ganti untung lahan milik warga selesai baru kita lakukan penimbunan maupun pelaksanaan pembangunannya, kalau belum, ya kami tidak berani, itukan tanah warga, sebelum urusan tanah tersebut selesai, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kan hak warga,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPN OKI saat hendak dikonfirmasi belum bisa ditemui dan dimintai keterangan persoalan ganti untung pembebasan lahan jalan Tol Pematang-Kayuagung. (Hasan)
Comment