BEM Se Pamekasan dan Aktivis Cipayung Plus Kepung Gedung DPRD

News Satu, Pamekasan, Kamis 14 April 2022- Ratusan Mahasiswa dan Aktivis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Cipayung Plus (PMII, GMNI dan IMM) se-kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi. Mereka seharian mengepung kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang berada di bilangan Jalan Kabupaten dengan berbagai tuntutan, Kamis (14/4/2022).

Tak ayal jika dalam aksi demonstrasi tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, meski pada siang harinya. Bahkan berdialog sengit, berkaitan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang sebelumnya Rp 9.000 perliter menjadi Rp 12.500.

Tak hanya itu saja, soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% juga dikupas singkat sesuai tuntutan para mahasiswa. Selain isu sentral soal keputusan strategis pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang melambung.

Taufikur Rahman selaku Ketua GMNI dan sebagai salah satu korlap aksi mengatakan, semua hal itu sangat lucu. Jika merujuk pada penderitaan rakyat dan melihat situasi di mana Indonesia adalah negara yang memiliki perkebunan sawit terbesar di dunia. Tapi sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Hal ini patut kiranya diindikasikan adanya mafia-mafia minyak goreng yang mengekpor ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih mahal,” teriaknya, Kamis (14/4/2022).

Nah, secara teknis menurut orator itu untuk menanggulangi fenomenal nasional tersebut pihaknya meminta kepada DPRD Pamekasan agar mendesak eksekutif. Terutama untuk segera merekomendasikan sebagian APBD untuk mensubsidi kebutuhan minyak goreng beberapa bulan ke depan.

“Terkait kenaikan BBM jenis pertamax, peserta aksi dalam tuntutanya juga meminta DPRD Pamekasan segera mengambil langkah,” tandasnya.

Sebab, pihaknya juga khawatir kenaikan Pertamax tersebut berdampak terhadap kouta BBM jenis pertalite. Baginya, orang-orang sekarang lebih memilih beli pertalite karena harga masih terjangkau, dan itu membuat stok pertalite cepat habis dan masyarakat dipaksa untuk beli pertamax.

“Kami membawa solusi yaitu DPRD segera mengusulkan kepada Pemkab Pamekasan untuk menerapkan peraturan seperti yang sudah diterapka untuk pembelian bio solar,” tukasnya.

Pasalnya, semua bisa diregulasi agar konsumen nanti, menyertakan kartu Identitas dalam pembeliannya. Jadi nanti akan lebih jelas peruntukannya, siapa yang pantas dan berhak menggunakan pertalite dan pertamax.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman mengatakan, berkaitan dengan semua isu nasional itu, dirinya akan sampaikan ke DPR RI di Jakarta. Nah, tapi yang berkaitan dengan isu lokal akan segera diusulkan langsung kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam juga.

Permintaan subsidi minyak goreng dan usulan penerapan BBM pertamax dan pertalite tentu harus dirembukkan dengan pihak-pihak terkait. Sebab semua hal tersebut tidak bisa disikapi secara sendiri oleh pemerintah daerah dan DPRD Pamekasan semata.

“Kami siap untuk menyampaikan kepada bupati karena nanti akan bertemu langsung di Pendopo dan akan kami sampaikan mengenai jawaban Bupati,” ucapnya.

Diketahui, hingga sore saat ini massa aksi dari Seluruh BEM dan Cipayung Plus kabupaten Pamekasan memilih menunggu hasil rapat yang dijanjikan. Yakni antara Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan di pendopo Ronggo Sukowati Bumi Gerbang Salam sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membela wong cilik.(Yudi)