News Satu, Pamekasan, Selasa 29 September 2020- Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih memang harus selalu dijadikan motivasi utama bagi semua Pemerintah Daerah. Mulai dari membersikan diri dari praktik jual beli jabatan, upaya jual beli proyek. Bahkan, hingga biaya politik yang harus diminimalisir.
Setidaknya ini yang disampaikan sebagai komitmen besar Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dihadapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di mandhapa aghung Ronggosokowati.
Sebagai Pimpinan Daerah, pihaknya mengaku hingga saat ini terus memacu upaya semua itu. Tentunya, dengan didukung gerakan reformasi birokrasi di tubuh ASN dan peranserta masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan bumi gerbang salam.
“Saat ini saya Nale’eh Tabuk dan mendorong 2 gerbong besar. Yakni gerbong birokrasi berisikan ASN dan Gerbong Kepentingan umum yang diharapkan masyarakat. Karena, ini butuh tahapan dan kesabaran untuk mewujudkan Pamekasan Bersih dari praktik KKN,” tegasnya pada wartawan, Selasa (29/9/2020).
Mewujudkan pemerintahan yang bersih mutlak harus dilakukan ujarnya. Pasalnya, pada dasarnya, pemimpin itu adalah melayani dan amanah. Oleh karenanya, pihaknya selalu mendorong upaya merubah mindset ASN dalam birokrasi dan membutuhkan pendampingan KPK untuk menerapkan pembangunan yang baik.
Sebelumnya, salah satu Pimpinan KPK RI, Dr. Nurul Ghufron menjabarkan bahwa pola birokrasi dan kepemimpinan di daerah sangat rentan potensi korupsi. Hal ini, sudah menjadi rahasia umum. Salah satunya, dari awal kepemimpinan biasanya politic cost yang besar, akhirnya cukup memotivasi kpala daerah untuk bertindak korupsi ketika menjabat.
Oleh karenanya, pihaknya sangat mewanti wanti kepada setiap kepala daerah dan pejabat yang berwenang. terutama, pada yang sedang menyelenggarakan pilkada langsung, agar benar-benar bijak berpolitik.
“Potensi jual beli proyek dan jabatan, biasanya dijadikan sarana untuk mengembalikan biaya politik yang besar dan dikeluarkan, dan ini tidak baik,” ujar pria asal Sumenep ini.
Disinggung terkait keinginan pendampingan KPK dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemkab Pamekasan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemkab untuk lebih baik, menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Untuk itu, momentum saat ini merupakan awalan dari bidang pencegahan, untuk kemudian diagendakan tahap selanjutnya yang lebih teknis,” tuturnya. (Yudi)
