News Satu, Pamekasan, Jum’at 8 Januari 2021- Kerap terjadi banjir dan genangan yang cukup mengkhawatirkan Masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur rupanya menjadi perhatian utama beberapa kalangan masyarakat peduli lingkungan.
Bahkan, secara intensif pihak tersebut seringkali mengetuk pintu para stakeholder dan pemangku kepentingan terkait aliran irigasi dan sungai yang membelah Kota Pamekasan itu.
Salah satunya, seperti yang dilakukan Sungai Watch Pamekasan (SWP) yang meminta penjelasan teknis para pihak melalui audiensi dengan komisi III DPRD kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Jumat (8/1/2021) pagi.
Audiensi yang dilakukan di Ruang Sidang Paripurna tersebut menghadirkan Ketua Komisi III, Ismail, agar lebih serius menangani dan memonitor kinerja PUPR Kabupaten Pamekasan. Terlebih, pasca terjadinya banjir besar diperkotaan, yang diduga setiap tahun menjadi langganan khususnya di Kelurahan Juncangcang, dan Kelurahan Parteker serta Patemon, Kecamatan Kota Pamekasan.
Ketua komunitas Sungai Watch Pamekasan (SWP), M. Jatim menyampaikan kedatangannya hanya untuk menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar banjir yang sudah menimpa masyarakat Jungcangcang cepat teratasi. Bahkan, sangat menjadi perhatian baginya, sebagai tuntutan utama agar tidak menjadi daerah langganan genangan air lagi.
“Semisal tidak dapat teratasi, setidaknya bisa meminimalisir saluran air sungai sehingga banjir yang menimpa masyarakat tidak seperti Desember 2020 lalu,” ungkapnya pada media.
M. Jatim juga menambahkan bahwa menurut pantauan, aliran air sungai yang ada dialiran Kali Semajid tidak berjalan ke hilir selama ini, tetapi mengendap dan membuat debit air semakin tinggi drastis ketika ada arus deras dari Utara yang melewati jalur itu.
“Setelah kami cek ke sungai langsung ternyata yang menjadikan air mengendap yaitu ada banyak timbunan tanah yang longsor, selain itu juga terkendala oleh sampah banyaknya sampah yang menggunung,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III Ismail menyampaikan, kedatangan komunitas SWP merupakan itikad baik yang selalu fokus dalam penanganan banjir. Tetapi masih ada beberapa kendala yang tidak bisa kami lakukan secara taktis dalam waktu dekat dimasa refocusing anggaran selama pandemi ini.
“Kendala pertama merupakan dari segi anggaran yang tidak memumpuni. Memang betul anggaran normalisasi sungai 6 milyar tetapi ada Recofusing hingga menjadi 1,5 milyar,” katanya.
Politisi Demokrat tersebut akan mencoba mendetailkan langkah-langkah kongkrit terkait persoalan banjir di Pamekasan. Terutama dalam membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat, tupoksi dalam mengatasi aliran sungai itu merupakan tugas komperhensif antara daerah dan provinsi.
“Insyaallah dalam minggu ini kami akan lakukan koordinasi teknis dengan dinas terkait diantaranya DLH, PUPR dan BAPPEDA,” Tutupnya. (Yudi)
Comment