oleh

Kebijakan Jokowi Tidak Pro Rakyat, Aktivis HMI Demo Kantor DPRD Pamekasan

News Satu, Pamekasan, Selasa 18 September 2018– Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demo ke kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim), terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro rakyat, pada Selasa (18/9/2018).

Dalam aksinya mereka membeberkan tentang kebijakan yang dikeluarkan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak pro rakyat, diantaranya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat ini melambung tinggi dan mencekik masyarakat. Selain itu, nilai Rupiah terhadap dolar juga tinggi, ditambah lagi dengan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Agama mengenai penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushollah.

“Kami mendesak agar harga BBM kembali normal, dan SE menteri Agama mengenai penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushollah dicabut,” ujar Ahmad Habibie, Korlap Aksi, Selasa (18/9/2018).

Lanjut Ahmad Habibie, selain beberapa persoalan tersebut, selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tidak ada Supremasi Hukum dan kebijakan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

“Dengan kebijakan tersebut, maka para wakil rakyat di Pamekasan ini mendukung gerakan kami dalam memperjuangkan Hak rakyat kecil,” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Ismail mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan para aktivis HMI.

“Kami Akan segera akan membuat Surat Terkait tuntutan tuntutan massa aksi HMI dan langsung kami akan layangkan ke pemerintah pusat” Tegasnya. (Saifullah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.