News Satu, Pamekasan, Sabtu 22 Januari 2022- Setelah berbagai polemik mulai dari desakan untuk segera digelar Pilkades serentak awal 2022, hingga ada aksi penolakan pelaksanaan Pilkades di bulan April yang juga bulan suci Ramadhan dan di bawah ancaman omicron, kini sudah di babak akhir. Pasalnya, telah diputuskannya rangkaian akan dilakukan serentak pada Sabtu (23/4/2022) mendatang, di sekitar 74 Desa se Kabupaten Pamekasan.
Pernyataan itu secara resmi disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades serentak Tingkat Kabupaten yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Totok Hartono, di depan para pendemo. Tepat setelah adanya berbagai aksi massa selama dua hari dan diakhiri dengan rapat kordinasi antara Pemkab, Forkompinda bersama Ormas Islam serta lembaga swadaya masyarakat.
Secara tegas, Totok Hartono umumkan, bahwa pelaksanaan pilkades serentak 2021 akan dilaksanakan. tahapan pertama akan dimulai pada hari sabtu, 29 Januari 2022 mendatang. Itu sesuai dengan jadwal terakhir yang panitia tetapkan dengan tanpa adanya perubahan waktu dan keputusan yang sebelumnya.
“Selanjutnya pelaksanaan hari H pada hari Sabtu 23 April 2022. Kepada pihak yang berkepentingan agar dipahami karena akan dituangkan dalam surat keputusan Bupati Pamekasan,” ujarnya, Sabtu (22/1/2022).
Sebelumnya, Zaini Werwer selaku perwakilan pendemo mengungkapkan agar Pilkades serentak ditunda pelaksanaannya. Meski sebelumnya telah mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera menggelar kontestasi politik tingkat desa itu.
Pasalnya, dalam pandangan aktifis itu saat ini Bumi Gerbang Salam dan Indonesia tengah dibayangi Covid-19 varian omicron. Bahkan telah diketahui bersama pada saat wabah varian Delta tahun lalu, ribuan warga yang menjadi korban keganasan virus tak kasat mata itu.
Karenanya, untuk memperjuangkan aspirasi itu, pihaknya dengan ratusan masa sejak Kamis (20/1/2022) kemarin hingga hari Jum’at (21/1/2022) lakukan aksi bermalam. Itu sebagai wujud protes dan mendesak agar Pilkades serentak tidak dilakukan pada April 2022 yang juga berbarengan dengan bulan suci puasa Ramadhan yang harusnya sarat ibadah.
“Kami harapkan bulan suci ramadhan juga tidak diisi dengan agenda politik yang akan berdampak negatif terhadap kesakralan ibadah yang harus mewarnai Ramadhan itu sendiri,” tuturnya.(Yudi)
Komentar