HEADLINENEWSPAMEKASANPEMERINTAHANPEMKAB PAMEKASANREGIONAL

Pemkab Pamekasan Genjot Tata Kelola APBD untuk Kesejahteraan Rakyat 

×

Pemkab Pamekasan Genjot Tata Kelola APBD untuk Kesejahteraan Rakyat 

Sebarkan artikel ini
Pemkab Pamekasan Genjot Tata Kelola APBD untuk Kesejahteraan Rakyat 
Pemkab Pamekasan Genjot Tata Kelola APBD untuk Kesejahteraan Rakyat 

News Satu, Pamekasan, Jum’at 1 Juli 2022- Pemerintah kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terus bertekad untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat Bumi Gerbang Salam. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati RB. Fattah Jasin yang juga mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat agar perhatikan realisasi dan tatakelo anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk masyarakat.

Menurut Fattah Jasin, peruntukan APBD merupakan amanah rakyat yang harus segera terealisasi sesuai dengan peruntukannya. Termasuk mempercepat realisasinya demi kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, yang juga dilansir laman resmi Pemkab, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam selama ini memiliki niat tulus dan komitmen kuat. Terutama dengan semangat agar semua APBD berpihak kepada rakyat sebagaimana termaktub dalam lima program prioritasnya.

Diantaranya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Sehingga keberadaan pemerintah daerah akan terasa lebih dekat dalam pelayanan prima dan upaya Kesejahteraan Rakyat.

“APBD yang kita kelola itu adalah amanah bagi sebuah niat baik pak bupati mau dibawa kemana Pamekasan selama lima tahun ini. Maka ketika awal tahun, Januari seharusnya APBD itu harus segera dibelanjakan, jangan takut menyentuh karena ini amanah untuk kepentingan rakyat,” terangnya, Jum’at (1/6/2022).

Mantan pejabat Pemprov Jawa timur ini juga kembali menegaskan, keterlambatan realisasi APBD itu sangat berdampak terhadap pelaku UMKM. Makanya, belanja APBD pada triwulan pertama idealnya berjalan mulai 15 hingga 20 persen.

“Jangan takut ketika sudah berbicara sesuai dengan perencanaan yang diagendakan di dalam anggaran, dan triwulan pertama seharusnya kita segera membelanjakan untuk 15-20 persen itu segera dikeluarkan sebagaimana amanat bapak presiden,” tukasnya.

Tak ayal jika dipandangnya jika keterlambatan realisasi APBD itu dianggap kesengajaan oleh sebagian pihak untuk memperlama deposit di bank. Padahal, banyak kendala yang dialami OPD, termasuk kendala administrasi yang mengalami perubahan, tidak seperti tahun-tahun sebelumya.

“Pak bupati juga sering menyampaikan bagaimana wirausaha baru berjalan maksimal sesuai target, sehingga ekonomi masyarakat berjalan sesuai harapan,” tuturnya.(Yudi)

Comment