News Satu, Pamekasan, Jum’at 9 September 2022- Komitmen untuk sejahterakan rakyat dibuktikan dengan adanya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang direhabilitasi meningkat setiap tahun oleh pemerintah daerah Pamekasan, Jawa Timur. Tercatat pada rilisnya, tahun 2018, RTLH yang dibangun berjumlah 300 unit, tahun 2019 berjumlah 500 unit, tahun 2021 sebanyak 700 unit, dan pada tahun 2022 mencapai 1.000 unit RTLH.
“Jumlah pembangunan RTLH pada tahun anggaran 2022 ini, alhamdulillah meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Tahun ini kita anggarkan untuk 1.000 unit rumah tak layak huni menjadi layak huni,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pamekasan, Muharram.
Pasalnya, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam telah menjadikan program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi salah satu prioritas. Tentu itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang tidak mampu hingga pelosok.
Tak ayal, jika jumlah anggaran untuk pembangunan RTLH itu mencapai Rp 20 miliar lebih yang tersebar di 13 kecamatan. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
“Selain bersumber dari APBN, sekitar 50 persen bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendataan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan. Yang pasti penerima program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2021 dan tahun tahun sebelumnya juga,” terangnya.
Pihaknya juga menjelaskan, program bantuan RTLH itu tidak hanya menyasar pedesaan. Bahkan juga rumah tak layak di wilayah kota juga menjadi sasaran bantuan untuk mengurangi lingkungan kumuh di daerah perkotaan.
“Sementara ini ada 260 rumah yang ada dikawasan perkotaan yang sedang diperbaiki, hasil dari pendataan yang dilakukan mulai tingkat kecamatan hingga ketua RT,” tandasnya.
Kedepannya, pembangunan RTLH itu bisa tuntas pada masa kepemimpinan Bupati Baddrut Tamam. Mengingat, berdasarkan data RTLH di Pamekasan pada tahun 2018 sebanyak 10 ribu unit. (Yudi)
Komentar