News Satu, Sumenep, Senin 8 Januari 2018- Sebelum memulai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian kinerja, untuk melakukan kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2018.
Namun demikian, Bupati Sumenep, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan Pakta Integritas tersebut dan bukan hanya sekedar serimonial saja. Melainkan perjanjian kinerja tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena pertanggung jawabannya sangat berat.
“Pakta integritas merupakan janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan tercela dalam pelaksanaan anggaran,” kata Bupati pada Penandatanganan Pakta Integritas dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Pendopo Agung Sumenep, Senin (8/1/2018).
Selain itu, lanjut Ketua DPC PKB Sumenep ini menghimbau agar pimpinan dan jajaran OPD meningkatkan koordinasi dan sinergi antar OPD untuk koordinasi. Pada era kompetisi ini wajib berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang telah mampu berkompetisi dan menjadi bagian kompetisi.
“Sudah bukan waktunya menjadi super man atau bukan saya, namun jadilah super tim OPD, agar yang muncul bukan pribadi pimpinan OPD melainkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya pembangunan Sumenep,” ujar mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini.
Sedangkan untuk pekerjaan teknis yang berkaitan dengan masalah administrasi keuangan harus lebih simpel dan mudah, sehingga tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkuras hanya untuk mengurus Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau administrasi keuangan, karena saat ini birokrasi hampir 70 persen sibuk mengurus administrasi keuangan.
“Jadi para Pimpinan OPD bersama jajarannya jangan bekerja sebagai rutinitas, melainkan harus memiliki target kinerja yang jelas dan penuh inovasi, sehingga harus menghentikan kegiatan yang tidak berdampak pada kemajuan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Roni)
Comment