HEADLINENEWSPENDIDIKANPROBOLINGGOREGIONAL

Hari Guru Nasional, Para Guru Curhat Kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo

117
×

Hari Guru Nasional, Para Guru Curhat Kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo

Sebarkan artikel ini
Hari Guru Nasional, Para Guru Curhat Kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo
Hari Guru Nasional, Para Guru Curhat Kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo

News Satu, Probolinggo, Jum’at 26 November 2021- Tasyakuran dan doa bersama dalam rangka HUT PGRI ke 76 serta Hari Guru Nasional (HGN) yang digelar di Aula SMKN 2 Kota Probolinggo, menjadi ajang curhatan. Beberapa guru, bahkan kepala sekolah meminta, Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengisi kekosongan guru di sejumlah SD Negeri di kota Probolinggo, Hal itu disampaikan kepada Ketua DPRD kota Probolinggo, Abdul Mujib, saat menghadiri acara tersebut.

Salah satu guru SDN Kebonsari Kulon 1 Kecamatan Kanigaran, kota Probolinggo, mengutarakan disekolah tempat ia mengajar kekurangan 6 tenaga pengajar atau guru. Juga di SDN Mayangan 1, masih kekurangan 4 guru, termasuk guru agama yang tidak bisa diwakilkan atau diajar oleh guru lain. Bahkan, kepala sekolahnya setiap hari menjadi guru kelas ditiga kelas. Hal yang sama juga terjadi di SDN Sukabumi 2 yakni masih kekurangan 4 pengajar. Dari sekian sekolah saat curhatan diacara tersebut. Minimnya tenaga pengajar tersebut disebabkan karena banyak guru yang dipindah, meninggal dunia, bahkan ada guru yang diangkat menjadi kepala sekolah di SDN lain.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Probolinggo, Agus Lithanta, tidak mau berkomentar soal itu, mengingat persoalan tersebut domain kepala Dinas, Maskur, yang kini tengah berada di Solo (Surakarta) dalam rangka acara dinas.

“Persoalan seperti ini sudah menjadi ranahnya kepala Dinas,” singkatnya.

Meski begitu, Pihaknya menyatakan, bagian ketenagaan masih melakukan pemetaan. Selain itu masih menunggu guru yang ikut pelatihan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Faktor penyebab kekurangan guru karena ada guru yang meninggal. Soal siapa yang akan menggantikannya, itu urusan teknis. Kami tengah memikirkan efek dominannya. Kalau guru yang mengajar di SDN lain, kemudian dipindah, SDN itu, kosong. Ya, dari pihak dinas nanti akan mengupayakan supaya tidak terjadi pemindahan guru lagi,” tegasnya.

“SDN yang gurunya kosong Segera akan diisi. Kalau Kadis Dikbud sudah datang, Kami secepatnya akan melapor,” sambungnya.

Sementara itu, ditempat yang sama ketua PGRI, Slamet Zainul Arifin, mengatakan, sebelum pihaknya menghadap langsung ke kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya akan mengklarifikasi serta mencari informasi yang akurat mengenai segala curhatan yang disampaikan para guru.

“Setelah itu kami mau menghadap pak Maskur. Untuk yang SMA, kami mau lapor ke kepala Cabang Dinas,” janjinya.

Selain itu, terkait gaji GTT yang sudah naik Rp200 ribu sehingga menjadi Rp1,2 juta setiap bulan, dirasa masih kurang atau belum cukup. Mengingat Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) Kota Probolinggo diatas Rp2 juta.

“Kami akan terus berjuang agar GTT sejahtera. Tentunya kenaikannya bertahap. Ya kami mohon untuk bersabar,” jawabnya.

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, yang ikut hadir saat dikonfirmasi reporter News satu memaparkan .

“Prinsipnya bagi saya pribadi menginginkan perhatian khusus kepada guru PTT. Bagi yang lama mengabdi sedangkan rekrut yang baru tidak bisa. Kita harap ada perhatian khusus yang dilakukan walikota melalui misi visinya semoga sampai ke UMK. Sekarang ada kenaikan setiap tahunnya 2020, 2021 ada kenaikan sampai terpenuhi UMK, ” ujarnya.

Menyinggung soal sekolah menengah atas yang saat ini jadi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) bukan lagi wewenang Pemkot Probolinggo, menurutnya, itu tergantung dari pemerintah provinsi Jawa timur. Namun semua itu tidak ada masalah yang penting tetap koordinasi selama tidak terjadi masalah.(Bambang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.