Probolinggo, Jumat 6 Maret Maret 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) yang digelar secara daring.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai aturan sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor serta pengawasan langsung di lapangan.
Ia meminta seluruh pihak terkait tidak bekerja secara terpisah dalam menyampaikan laporan. Menurutnya, sistem pelaporan yang terintegrasi sangat penting agar setiap persoalan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.
“Laporan harus satu pintu dan tidak boleh parsial,” tegas Ugas Irwanto, Jumat (6/3/2026).
Ia juga meminta para camat serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pembina wilayah untuk turun langsung apabila terjadi persoalan di lapangan. Jika ditemukan insiden atau pelanggaran dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah tidak akan ragu melakukan langkah evaluasi hingga tindakan tegas.
Selain itu, Pemkab Probolinggo telah menjadwalkan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaksanaan program MBG. Tak hanya monev berkala, Satgas MBG juga siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) apabila muncul informasi adanya pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan aturan maupun standar operasional prosedur (SOP).
“Kami secara berkala menjadwalkan monev ke SPPG dan MBG. Jika ada laporan atau informasi bahwa pelaksanaan tidak sesuai aturan atau SOP, kami juga akan melakukan sidak,” ujar Ugas saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Probolinggo juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal serta melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga sekaligus memastikan manfaat program dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
“Program MBG memprioritaskan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal agar memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi lintas sektor yang solid, Pemkab Probolinggo berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. (Bambang)
