News satu. Probolinggo. Sabtu 27 Januari 2024- Sebanyak 4.683 KPPS di Kota Probolinggo mengikuti kegiatan Bimtek di GOR Mastrip Kedupok Kota Probolinggo. Kegiatan itu dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pemilu 2024 dilaksanakan bertahap selama tiga hari di Gedung Olah raga (Gor) Mastrip Kedupok Kota Probolinggo.
Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menegaskan, kedatangan 4.683 KPPS ini untuk mengikuti Bimtek.Diharapkan seluruh anggota KPPS dapat memahami proses pemungutan suara pada Pemilu 2024 secara teknis.
“Tujuannya, agar KPPS menguasai sepenuhnya mekanisme teknis pemungutan dan perhitungan suara, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan,” katanya, Sabtu (27/1/2024).
Selain itu, perbedaan sarana antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 juga membantu mengurangi kesalahan dengan adanya printer, laptop, mesin scanner, dan beberapa alat lainnya. Dengan ini, untuk membuat salinan hasil pemungutan suara, cukup membuat satu salinan dan kemudian memindainya (scan).
“Dalam hal kekosongan KPPS, sudah kami penuhi kekurangannya. Dari 4.683 KPPS tersebut, setidaknya akan mengisi 699 TPS yang tersebar di 29 Kelurahan di 5 Kecamatan Kota Probolinggo,” tandasnya.
Hudri menegaskan hinga saat ini belum ada yang mengundurkan diri, tetapi kecil kemungkinan melakukannya.
“Sudah diberi waktu jika ada yang hendak mengundurkan diri sebelum pelantikan. Walaupun ke depan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi tertentu,” terang Hudri.
Terkait surat suara yang rusak, Hudri menjelaskan, jika proses penggantian masih berlangsung. Penggantian nantinya akan dilakukan secara serentak.
“Diperkirakan dalam waktu dekat akan tiba, karena kita akan segera melakukan packing. Targetnya, H-14 proses packing sudah selesai,” imbuhnya.
Sementara Ketua KPU Jatim Choirul Anam kegiatan bimtek ini perintah dan intruksi dari KPU RI. Sedangkan yang mendapatkan bimtek pemilu 2024 hanya Ketua.
“Untuk kesiapan fisik sebelum menjadi KPPS wajib sertakan surat keterangan kesehatan, dengan usia dibawah 55 tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan yang menjadi perhatian di Jawa Timur adalah pendistribusian logistik di Sumenep. Pasalnya, di Sumenep terdapat 116 pulau yang semuanya padat penduduk.
“Untuk proses pengiriman logistik ke Kepulauan, menggunakan kapal TNI Angkatan Laut,” pungkasnya. (Bambang)
