News Satu, Sampang, Kamis 17 September 2020- Anggota DPRD Sampang dari fraksi PPP, Iqbal Fathoni memilih tinggalkan sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Hal itu terjadi saat sesi rapat krusial, sebelum penandatanganan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Yang juga, akan ditandatangani oleh Bupati Sampang, H Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Fadhol.
Iqbal Fathoni mengatakan, alasannya meninggalkan rapat, terkait pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga Basis Data Terpadu (BDT) tidak fair. Pihaknya menilai poin di P-APBD itu, bisa jadi cikal bakal atau biang keladi ketidakberesan di Kabupaten Sampang,
“Saya mengatakan itu, ketika data yang sudah tidak valid otomatis bantuan dari pusat dan daerah juga tidak akan valid. Sehingga angka kemiskinan Kabupaten Sampang tidak akan turun,”tukasnya, Kamis (17/9/2020).
Menurutnya, juga itu akan disebabkan karena tidak sesuainya honor yang ditetapkan dan menjadi hak kepada petugasnya.
“Honor yang diberikan tidaklah sesuai dengan jumlah masyarakat yang akan di data. Nilainya hanya Rp 85 Ribu per bulan, sangat tidak wajar. Saya yakin mereka bekerja asal-asalan, bisa biaa hasil data tidak akan valid,” kilahnya.
Lebih lanjut, ini akan berdampak negatif juga bagi masyarakat. Antara lain, akan ada banyak kesalahan data kemiskinan dan tidak dapat bantuan kesehatan, PKH, BST, BLT dan bantuan lainnya. Bahan bisa jadi, yang kaya bisa dapat bantuan karena kesalahan data.
“Saya hanya merasa miris kepada Bupati yang menyediakan Dana 11 M untuk Smart Room di tahun 2021. Karena itu merupakan aplikasi yang terintegrasi, sedangkan data tidak sesuai dengan di lapangan,” ungkap politisi PPP ini. (Yud)
Comment