Anggaran Kapal Baru Rp 31 Miliar, GPS Menilai Pemkab Sumenep Tak Serius

News Satu, Sumenep, Selasa 20 Juni 2017- Gerakan Pemuda Sumekar (GPS) mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) masalah pembuatan kapal untuk beroperasi ke wilayah kepulauan. Sebab hingga saat ini masih belum jelas kapal yang dananya dari APBD tingkat I (satu) dan APBD tingkat II (dua) sebesar Rp 31 miliar tersebut.

“Pemkab Sumenep memang tidak jelas dalam pembuatan kapal baru tersebut. Buktinya sampai saat ini belum ada tanda-tanda proses pembuatannya, padahal dananya sudah ada kisaran Rp 31 miliar,” ujar Zain Kanza, Koordinator Gerakan Pemuda Sumekar (GPS), Selasa (20/6/2017).

Seharusnya sambung Aktivis PMII Sumenep ini, pada mudik lebaran Idul Fitri 1438 Hijriyah ini, para penumpang tujuan kepulauan baik Kangean, Sapeken, Sapudi, Raas maupun Masalembu, tidak perlu lagi harus berdesak-desakan untuk bisa pulang ke kampung halamannya.

Baca Juga :  Istri Bupati Sumenep Jadi Komisaris Bank BPRS, FKMS Tuding Ada Nepotisme

Namun karena pemerintah daerah tidak serius dalam pembuatan kapal tesebut, akhirnya mereka harus rela berdesak-desakan dan duduk diatas atap kapal. Selain itu, ada pula penumpang yang terpaksa tinggal di pelabuhan, akibat tidak bisa terangkut kapal.

“Sangat miris sekali saat saya melihat penumpang lintasan Kalianget kepulauan harus berdesak-desakan agar bisa masuk ke dalam kapal, bahkan ada pula yang harus tinggal di pelabuhan karena tidak terangkut,” tandasnya.

Lanjut Zain Kanza, dengan kejadian seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep jangan terus-terusan menutup mata dan memberikan harapan palsu kepada masyarakat kepulauan untuk membuat kapal yang lebih representatif.

“Saya menilai pemkab Sumenep hanya memberikan harapan palsu bagi masyarakat untuk menyediakan kapal yang representatif. Namun nyatanya selama dua tahun semenjak kapal tersebut dianggarakan, tetap tidak ada kapal baru bagi masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Baca Juga :  Nelayan Talango Sumenep Demo Kantor DPRD Sumenep

Ia menambahkan, masyarakat kepulauan tidak perlu mudik gratis, melainkan pemerintah menyediakan kapal yang representatif agar transportasi dari daratan ke kepulauan berjalan denga lancar.

“Kami tidak butuh mudik gratis, melainkan Pemkab harus menyediakan kapal yang representatif. Karena masyarakat kepulauan itu bukan tidak punya uang, jika ada kapal yang representatif pasti mereka mampu membayarnya,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Sumenep, Hadi Sotarto mengatakan, saat ini pembuatan kapal baru yang dananya dari Pemkab Sumenep dan Pemprov Jatim, masih dalam proses. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan tender dan langsung akan dibuat.

“Itu sudah komitmen kami untuk pengadaan kapal baru, dan saat ini masih dalam proses,” katanya dengan singkat. (Roni)

Komentar