Sumenep, News Satu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, harus menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp 192,9 miliar dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat kebijakan efisiensi belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Sekretaris Daerah Sumenep, Edy Rasiyadi, mengungkapkan bahwa pemangkasan terbesar terjadi pada DAK, yakni Rp 165 miliar, sementara sisanya berasal dari DAU.
“Dana transfer dari pusat ke daerah terpangkas cukup besar, dan dampaknya paling terasa pada sektor infrastruktur, terutama pembangunan fisik,” jelas Edy, Senin (17/2/2025).
Selain infrastruktur, efisiensi anggaran juga diterapkan pada kegiatan perjalanan dinas, rapat-rapat, dan studi banding.
“Untuk perjalanan dinas, realokasi anggarannya mencapai 50 persen, sementara untuk rapat dan studi banding, pemangkasan berkisar 20 hingga 40 persen,” tambahnya.
Namun, Pemkab Sumenep memastikan bahwa program kesehatan tetap aman dari kebijakan ini. Layanan kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC), akan tetap berjalan seperti biasa.
“Masyarakat tetap bisa memanfaatkan layanan kesehatan baik di puskesmas maupun di RSUDMA Sumenep tanpa kendala,” tegas Edy.
Dengan pemangkasan anggaran yang signifikan, muncul kekhawatiran terkait kelanjutan proyek infrastruktur di Sumenep. Apakah sejumlah proyek pembangunan akan terbengkalai? Masyarakat tentu berharap, meski ada pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengoptimalkan anggaran yang tersisa** untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga. (Robet)
Comment