AGROBISNISEKONOMIHEADLINENEWSNEWS SATUPEMERINTAHANPEMKAB SUMENEPREGIONALSUMENEP

BEM Sumenep, Kemiskinan Disulap Jadi Pencitraan Dan Dugaan Manipulasi Data Bansos

1736
×

BEM Sumenep, Kemiskinan Disulap Jadi Pencitraan Dan Dugaan Manipulasi Data Bansos

Sebarkan artikel ini
BEM Sumenep, Kemiskinan Disulap Jadi Pencitraan Dan Dugaan Manipulasi Data Bansos
BEM Sumenep, Kemiskinan Disulap Jadi Pencitraan Dan Dugaan Manipulasi Data Bansos

News Satu, Sumenep, Rabu 29 Mei 2024- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap dugaan manipulasi data penerima bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah daerah.

Temuan mereka menunjukkan adanya dugaan penghapusan data warga miskin yang bertujuan untuk memperindah statistik kemiskinan yang dilaporkan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Selama tiga tahun terakhir, Bupati Fauzi sering menyatakan kepada publik dan media bahwa angka kemiskinan di Sumenep telah menurun. Klaim ini, mendorong BEM Sumenep untuk turun ke lapangan dan melakukan investigasi guna memastikan kebenaran dari pernyataan tersebut.

“Selama ini, Bupati Fauzi dengan bangganya berbicara kepada publik jika berhasil menurunkan angka kemiskinan. Hal ini yang membuat kami harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi, apakah itu fakta atau hanya pencitraan?,” kata Moh. Sauqi, Koordinator BEM Sumenep, pada Rabu (29/5/2024).

Lanjut Koordinator BEM Sumenep ini, setelah melakukan investigasi di berbagai kecamatan seperti Guluk-guluk, Gapura, Ganding, dan Lenteng. Hasilnya cukup mengejutkan, banyak warga yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Bahka, para warga ini sebelumnya menerima Bansos, namun kini bantuan tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas.

“Faktanya tidak seperti yang diungkapkan ke publik oleh Bupati Fauzi, karena ternyata masyarakat kita masih hidup dalam garis kemiskinan,” ungkap Sauqi.

Temuan BEM Sumenep menunjukkan indikasi kuat adanya dugaan manipulasi data penerima Bansos oleh pemerintah daerah. Data warga miskin diduga sengaja dihapus untuk menciptakan ilusi penurunan angka kemiskinan yang sebenarnya tidak terjadi.

Hal ini, diduga dilakukan demi membuat pencitraan atas keberhasilan pemerintah daerah, terutama di kepemimpinan Achmad Fauzi, dalam mengurangi kemiskinan.

“Disini, saya timbul pertanyaan dan kecurigaan. Jangan-jangan demi pencitraan agar bisa dianggap sukses menurunkan angka kemiskinan di Sumenep, malah menghapus daftar penerima Bansos,” ujar aktivis PMII Sumenep ini.

Beberapa kasus yang ditemukan selama investigasi menunjukkan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Seperti halnya yang dialami nenek Hotipah (64) dan nenek Putriya (70), dari Desa Brakas Dajah, Kecamatan Guluk-guluk, hidup tanpa menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Mereka tinggal di tempat seadanya dan tidak memiliki penghasilan tetap,” tandasnya .

Kasus lainnya melibatkan pasangan suami istri, Sulaiha dan Fauzi, yang tinggal di gubuk reot setelah rumah mereka roboh akibat hujan lebat dua tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Temuan ini memicu kritik tajam terhadap Bupati Fauzi yang baru merespons setelah kasus-kasus ini viral di media.

“Setelah viral, baru mau mendatangi warganya. Selama ini kemana saja, Pak Bupati? Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah!” tegas Sauqi.

Menurut data terbaru, Kabupaten Sumenep termasuk dalam tiga besar kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Sumenep memiliki 206.100 penduduk miskin (18,70%), di bawah Kabupaten Sampang dengan 221.710 penduduk miskin (21,76%) dan Kabupaten Bangkalan dengan 196.660 penduduk miskin (19,35%).

Investigasi BEM Sumenep mengungkap realita kemiskinan yang berbeda jauh dari klaim pemerintah daerah. Dugaan manipulasi data Bansos untuk pencitraan menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Temuan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat harus didasarkan pada data yang akurat dan tindakan nyata di lapangan.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dari masyarakat dan media untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi rakyat yang membutuhkan. Diharapkan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan tidak ada warga yang terabaikan. (Roni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.