News Satu, Sumenep, Rabu 30 Agustus 2017- Pemerintah Indonesia resmi membuka kran impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional sejak satu bulan lalu. Hal itu menunjukkan bahwa kedaulatan garam di Indonesia masih belum terwujud. Padahal, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG), total panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 kilometer.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, masih impornya garam oleh pemerintah disebabkan karena kurangnya perhatian untuk mengurusi permasalahan garam yang ada.
“Sebenarnya kalau saya bilang, karena kurang diurus selama ini. Dan sekarang akan kita urus,” kata Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, saat melakukan kunjungan kerja di Sumenep, Rabu (30/8/2017).
Mantan Menko Polhukam ini mengaku, pihaknya secara langsung diperintah oleh Presiden untuk mengurusi tentang permasalahan garam nasional. Baik dari tingkat produksi, pemanfaatan teknologi dan yang paling utama adalah kesejahteraan petani.
“Intruksi bapak Presiden sederhana, petani garam harus diuntungkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan, jumlah lahan garam di Indonesia seluas 46 ribu hektare. Namun, angka tersebut masih belum final sebab pihaknya masih melakukan pendataan lebih lengkap. Dari luas lahan tersebut, tambah Luhut, pemerintah akan melakukan intensifikasi lahan garam untuk mewujudkan kedaulatan garam.
“Jika semuanya berjalan lancar, kota targetkan tahun 2019 sudah terwujud,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (30/8/2017). Menteri Kabinet Kerja tersebut meninjau langsung lokasi lahan garam di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget. (Ozi)
Comment