News Satu, Sumenep, Kamis 22 Agustus 2024- Potensi peningkatan inflasi di Kabupaten Sumenep, Maddura, Jawa Timur, mulai menjadi perhatian serius. Bahkan, Anggota DPRD Sumenep, meyarankan Pemkab segera melakukan evaluasi sistem pemantauan harga komoditas antara kepulauan dengan daratan.
Anggota DPRD Sumenep, Khairul Anwar, mengungkapkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem pemantauan harga komoditas. Pasar Anom dan Pasar Bangkal selama ini menjadi acuan utama untuk menentukan angka inflasi di wilayah tersebut, namun belum mencakup kondisi harga di wilayah kepulauan.
Menurut Khairul Anwar, harga komoditas di kepulauan sering kali lebih tinggi karena pasokan barang yang sebagian besar didatangkan dari luar Sumenep, seperti Banyuwangi dan Bali. Perbedaan ini berisiko menaikkan angka inflasi jika harga di kepulauan juga dijadikan sampel dalam perhitungan inflasi daerah.
“Jika harga di kepulauan juga diperhitungkan, kami memastikan bahwa angka inflasi di Sumenep akan lebih tinggi,” ujar Khairul Anwar, Kamis (22/8/2024).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep ini, menekankan pentingnya evaluasi terhadap metode pemantauan harga untuk menghindari tekanan inflasi yang bisa membebani masyarakat, terutama di daerah kepulauan.
“Dalam waktu dekat mungkin, kami akan memanggil pihak terkait guna mencari solusi dalam menekan angka inflasi dan memastikan harga komoditas di kepulauan lebih stabil. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di kepulauan,” pungkasnya.
Sementara, data terbaru dari bulan Juli 2024 menunjukkan inflasi year on year (y-on-y) Sumenep sebesar 3,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,80. Angka ini diprediksi dapat meningkat jika kondisi di kepulauan tidak segera diatasi. (Robet)
