Menurutnya, setiap daerah bahkan negara, dalam mengahadapi pandemi ini tentu berbeda-beda, hal itu disebabkan adanya letalitas sebuah negara, sehingga negara tersebut mampu melakukan mitigasi yang terarah.
“Mitigasi seperti ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan kalau ditanggung pemerintah sendirian jelas tidak akan mampu, sebab kemampuan pemerintah kita terbatas,” paparnya.
Disoal langkah Pemkab Sumenep sendiri dalam menghadapi situasi saat ini, ia menjelaskan bahwa, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, baru setelah itu akan mempersiapkan mitigasi dari efek yang diakibatkan oleh virus dari Wuhan China itu, yakni krisis ekonomi.
“Harus siapkan dulu mitigasinya, bagaimana caranya memutar pertumbuhan ekonomi, terutama ketersediaan pangan. Mampu tidak pemerintah kita memenuhi kebutuhan pangan untuk 1,4 juta penduduk kita,” terangnya.
Ia menambahkan, hal ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tugas pemerintah daerah juga, jangan sampai kirisis pangan ini berakhir menjadi krisis sosial. Sementara, untuk kesiapan Pemkab dalam menghadapi krisis ini, jika sampai berlangsung selama empat atau enam bulan, maka Sumenep jelas tidak akan mampu.
“Sebab daya tahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita, dipertaruhkan,” tutupnya. (Hasan)
Comment