“Sebanyak 17 ribu sekian kita masukkan semuanya. Sisanya, yang 38 ribu kita ambilkan dari masyarakat melalui Camat dan Kepala Desa (Kades),”
Lanjut Iksan, dari 17 ribu data yang tidak valid, yakni data lama Disdukcapil pada tahun 2015. Sebab itu, pihaknya akan melakukan data.
“Ya nanti kalau sudah ada anggaran pemutakhiran data, baru akan kita cleancing (Pembersihan). Itu akan saya usulkan di Penetapan Angka Kredit (PAK), mudah-mudahan ada anggaran pemutakhiran data, agar penerimaan Bansos apa saja itu betul-betul orang yang berhak menerima bantuan. Tidak ada lagi unsur ASN, TNI, yang diangap tidak berhak menerima bantuan tersebut,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dalam situasi seperti saat ini, sesuai dengan apa yang disampaikan Kemensos, bahwa lebih baik menangani covid-19 ini terlebih dahulu dengan data, dari pada memperbaiki data, tetapi wabah covid-19 sudah berlalu.
“Makanya, ditengah perjalanan itulah ada kesempatan untuk melakukan usulan penghapusan. Ada juga nanti usulan pergantian, nah pergantian yang ini kami berharap tidak mengambil ke DTKS. Tapi mengambil dari kita. Kalau ngambil dari DTKS saya khawatir banyak data yang tidak valid lagi,” tutupnya. (Hasan)
Comment