News Satu, Sumenep, Kamis 9 April 2020- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melaksanakan rapat paripurna penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2019 di Graha Paripurna.
Sekalipun ditengah kondisi pandemi Covid-19, rapat paripurna itu tetap harus dilakukan, dengan tetap mengacu pada protokol yang sudah ditentukan oleh WHO dengan tetap membatasi Phisical Destancing.
“Pimpinan tetap berada di forum bersama ketua fraksi, sementara OPD dan anggota fraksi-fraksi yang lain tetap berada di ruangan masing-masing,” kata Abd. Hamid Ali Munir Ketua DPRD Sumenep, Kamis (9/4/2020).
Hamid menjelaskan, dalam mekanisme rapat paripurna yang ditekankan adalah adanya bukti fisik, yaitu dengan menandatangani daftar hadir rapat dan sebagainya.
“Jika tidak ada fisik nanti secara hukum ada soal, maka secara khusus harus ada yang hadir sebagai bukti fisik,” katanya.
Sejauh ini dalam penuturannya, belum diagendakan rapat melalui telecomfrence sebab tidak ditemukan dasar hukumnya, oleh sebab itu melalui kordinasi dengan pihak Kepolisian, OPD, dan Bupati untuk tetap menjaga Phisical Distancing.
“Sebab itu, di rapat ini hanya sebagian yang hadir sebagai perwakilan,” imbuh Hamid.
Dalam penuturannya, instruksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) rapat LKPJ ini ditunda sampai tanggal 30 April, apabila sampai batas tersebut DPR tidak berpendapat maka secara otomatis hal itu sudah selesai.
“Semestinya di bulan Maret ini LKPJ harus selesai, namun situasinya seperti ini maka harus di diperpanjang jangaka waktunya,” terangnya.
Ia berharap, seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan WHO dalam meminimalisir penyebaran Virus Corona (Covid-19).
“Jangan sampai kita kecolongan, Sumenep sebagai daerah zona hijau jangan sampai berubah,” harapnya. (Hasan)
Comment