HEADLINEMIGASNEWSREGIONALSUMENEP

FPR: Punya Ladang Migas, Angka Kemiskinan Di Sumenep Masih Tinggi

192
×

FPR: Punya Ladang Migas, Angka Kemiskinan Di Sumenep Masih Tinggi

Sebarkan artikel ini
FPR: Punya Ladang Migas, Angka Kemiskinan Di Sumenep Masih Tinggi
FPR: Punya Ladang Migas, Angka Kemiskinan Di Sumenep Masih Tinggi

News Satu, Sumenep, Kamis 21 Maret 2019- Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) merupakan sebuah daerah yang berada di ujung timur pulau garam madura, dengan memiliki 126 pulau baik berpenghuni maupun tidak. Selain itu, Kabupaten Sumenep juga dikenal sebagai daerah ladang minyak dan gas (Migas).

Dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, seharusnya masyarakat di Kabupaten Sumenep makmur. Namun, kenyataannya pada masih banyak masyarakat di bumi Sumekar ini yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di bumi Sumekar ini, cukup mengejutkan, yakni menduduki posisi keempat (4) dari enam (6) Kabupaten Kota termiskin di Jawa Timur (Jatim).

“Ironis sekali dengan kondisi tersebut, masa kita yang kaya dengan minyak dan gas (Migas), malah angka kemiskinannya menduduki nomor 4 dari 6 Kabupaten/Kota termiskin di Jawa Timur,” ujar Akhmad Syafii, Ketua Forum Pemuda Raas (FPR), Kamis (21/3/2019) kepada newssatu.com.

Lanjut Aktivis PMII Sumenep ini, yang lebih mengejutkan lagi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep, angka kemiskinan mencapai 7 ribu orang lebih. Hal ini membuktikan, meski Sumenep kaya dengan ladang minyak dan gas (Migas) tidak bisa menjamin angka kemiskinan menurun, melainkan malah semakin naik masyarakat miskin di bumi Sumekar ini. Yang jadi pertanyaan, jika angka kemiskinan terus naik. Lalu siapa yang menikmati Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Migas???

“Lalu kemana Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Migas. Jika masyarakatnya masih tetap hidup dalam kemiskinan,” tandasnya.

Forum Pemuda Raas (FPR) menilai, jika masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat terdampak seperti “Anak ayam, mati di lumbung padi”. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus transparan dalam pengelolaan DBH dan CSR Migas.

“Kami akan terus kawal pengelolaan DBH dan CSR Migas di Sumenep, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, di Kabupaten Sumenep ada beberapa perusahaan Migas yang telah beroperasi, seperti PT Santos, HCML, KEI dan EML. Namun dari beberapa perusahaan migas tersebut dua diantaranya sudah melakukan eksploitasi, yakni KEI dan Santos (Nay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.