News Satu, Sumenep, Jumat 6 Maret 2020- Adanya tudingan dari Forum Pemuda Raas (FPR) tidak terealisasinya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi di Kecamatan Raas, diduga akibat adanya penguasaan E-Warung oleh oknum Kepala Desa, langsung mendapatkan tanggapan dari Dinas Sosial Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh. Iksan menyampaikan, tidak terealisasinya BPNT di Kecamatan Raas, karena adanya mis komunikasi dari Kepala Desa yang ingin mengedepankan kebersamaan masyarakatnya dalam mendapatkan bantuan tersebut.
“Antara kartu yang sudah masuk adalah irisan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) PKH, dan kartu yang lain belum tersampaikan, sehingga anggarannya tertahan,” terangnya, Jumat (6/3/2020).
Sehingga, sesuai aturan tidak bisa disalurkan dan dikembalikan pada kas negara. Namun demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah pusat agar uangnya dapat kembali di gunakan dengan melakukan rekonsiliasi.
“Namun belum ada jawaban dari pusat, informasi yang kami terima jawaban itu masih bulan April mendatang,” tandasnya.
Baca : FPR Menduga Agen E-Warung Di Raas “Dikuasai” Oknum Kepala Desa
Lanjut Iksan, pihaknya sudah melakukan intruksi kepada Kecamatan dan Kepala Desa (Kades) yang bersangkutan untuk merealisasikan KKS yang ada, sementara KKS yang belum tersampaikan masih menunggu intruksi dari pusat.
“Dan itu kemarin sudah direalisasikan,” tukasnya.
Selain itu, pihaknya tidak percaya terhadap dugaan E-warung yang diduga dikuasai oleh pihak Kepala Desa, sebab E-warung sendiri merupakan rekomendasi dari masyarakat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
“Syaratnya punya kemampuan, punya modal, punya kapabiltas dalam pelayanan, dan sudah ditetapkan oleh Bank Mandiri,” pungkasnya. (Hasan)
