News Satu, Sumenep, Jumat 3 November 2017- Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, saat ini tengah digodok legislatif dan eksekutif. Dalam revisi RPJMD 2016-2021 ini, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis yang diangkat oleh pemerintah setempat.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ujung timur pulau Madura ini dalam tahun terakhir dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur triwulan III 2017, pertumbuhan ekonomi Sumenep tahun 2015 hanya 1,27 persen dan meningkat 1,31 persen di tahun 2016 menjadi 2,58 persen.
“Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep masih rendah dibandingkan Kabupaten lain di Jawa Timur,” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Jumat (3/11/2017).
Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan di Sumenep selama tiga tahun terakhir juga tercatat masih stagnan. Yakni hanya turun sebesar 1,87 persen dari 21,96 persen menjadi 20,09 persen pada Maret 2016. Hal ini juga semakin diperparah dengan nilai IPM Kabupaten Sumenep yang rendah yaitu 62,38 pada tahun 2015 dan 63,42 di tahun 2016. Bahkan, menurut data BPS, Kabupaten Sumenep berada di peringkat tiga terbawah di Jawa Timur selama dua tahun berturut-turut setelah Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
“Pengentasan kemiskinan dan IPM Sumenep juga masih rendah,” ujar Bupati Busyro.
Oleh sebab itu, Bupati dua periode ini menegaskan, isu-isu strategis tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam proses pembangunan Sumenep ke depan. Salah dengan memasukkan isu strategis ini ke dalam Perda RPJMD 2016-2021.
“Program pembangunan daerah akan lebih difokuskan pada program akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan dan peningkatan SDM yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan IPM,” imbuhnya. (Ozi)
Comment